Masalah Kepemimpinan Wanita Dalam Islam

21-masalah-kepemimpinan-wanita-dalam-islam

Masalah kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menjadi perdebatan terus menerus. Berkaitan dengan masalah ini, ulama terbagi kedalam tiga kelompok pendapat:

Mereka yang tidak memperbolehkan peran perempuan dalam jabatan-jabatan publik apapun bentuknya. Hujjah yang mereka kemukakan adalah surat Annisa : 34,

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) antar sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka

Walaupun ayat ini diturunkan untuk konteks keluarga, namun mereka menarik pemberlakuan ayat ini ke wilayah publik berdasar qôidah mafhûm aulawiy. Dari situlah mereka lalu berkesimpulan: kalau untuk skala kecil (keluarga, rumah tangga) saja perempuan harus dipimpin laki-laki, apalagi untuk skala besar (urusan publik) yang mencakup wilayah tanggung jawab yang lebih besar. Lalu mereka memperkuat hujjah dengan haditst,

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan”.

Dalam menarik hukumnya, mereka tidak begitu mempertimbangkan asbabun nuzul ayat maupun asbabul wurud hadits di atas, karena mereka memakai kaidah ushul fiqh, “Penarikan hukum berdasarkan pada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab”

Pendapat ini adalah pendapat para ulama seperti al-Qurthubî, al-Zamakhsyari, al-Râzi, Ibnu Katsîr, serta ulama-ulama salaf dan sampai saat ini masih menjadi pendapat jumhur ulama.

Mereka yang memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik tertentu asalkan bukan kepala negara. Hujjah mereka adalah surat al-Taubah : 71,

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”.

Amar ma’ruf nahi munkar adalah sesuatu  kewajiban yang mencakup berbagai cara perjuangan, di antaranya dengan terlibat dalam kehidupan politik masyarakat. Di antara ulama golongan kedua ini adalah Sa’id Ramadhan al-Bûthi. Ulama yang dikenal serba-bisa dan sangat teguh memegang ajaran salaf ini berpendapat bolehnya perempuan menjadi anggota legislatif, tetapi tidak boleh menjadi kepala negara (al-Imâmah al-Kubrô).

Mereka yang membolehkan perempuan memegang jabatan publik apapun secara mutlak asalkan memenuhi kualifikasi dan mampu menjaga kehormatan. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Said ‘Aqil al-Munawar, Quraisy Shihab, Hussein Muhammad, dan semua pemikir-pemikir Islam Liberal.

Agaknya untuk saat ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang membolehkan perempuan memegang jabatan-jabatan publik tertentu, tetapi tidak menjadi kepala negara. Alasannya fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata banyak perempuan yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu melebihi kaum laki-laki. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahwa Umar bin Khaththâb pernah menugaskan seorang perempuan untuk menjadi bendahara pasar, sebagaimana dikatakan Ibn Hazm. Khusus untuk jabatan kepala negara perempuan tidak boleh memegangnya. Alasannya bukan hanya kerena hadits Nabi saja, akan tetapi didukung juga oleh analisis dari sudut pandang hukum dan psikologis.

Memang benar bahwa hampir di setiap negara modern saat ini kepala negara bukanlah penentu segalanya dan satu-satunya pembuat keputusan kenegaraan (decision maker). Kekuasaan dalam suatu negara telah dibagi-bagi menurut azas pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Yang perlu diingat, keadaan seperti ini hanya berlangsung pada saat negara dalam keadaan normal. Akan tetapi, apabila negara berada dalam keadaan yang sangat kritis, dan hal ini sangat mungkin terjadi kapanpun, maka berlakulah hukum darurat negara (staatsnood recht) yang membuat kepala negara akan meningkat perannya secara drastis. Pada saat itulah, kepala negara sebagai orang nomor satu di negara bersangkutan akan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keselamatan negara. Apalagi di negara seperti Indonesia di mana Kepala Negaranya secara otomatis menjabat juga sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Pasal 10 Amandemen Keempat UUD 1945), peran Kepala Negara jelas sangat menentukan dalam menangani keadaan. Penanganan keadaan dalam kondisi yang seperti ini menuntut adanya kepala negara yang berjiwa besar, punya ketegasan, keberanian dan kondisi psikologis yang mantap serta stabil sehingga mampu berpikir jernih, cepat dan tepat serta akurat. Secara psikologis, perempuan tidak akan mampu menyelesaikan tugas berat itu dengan baik melihat kondisinya yang halus, lemah dan labil.

-o0o-

ANNISANATIONIslam berprinsip bahwa wanita tidak mempunyai alasan untuk bekerja mencari nafkah, terlebih kodrat wanita adalah kodrat domestik yang mensyaratkan seorang wanita harus selalu berada di rumahnya. Dengan demikian kalau ada paparan yang mengedepankan pensemangatan kaum wanita untuk bekerja sudah sesat dan keji.

Kita akan membahas logika paparan di atas secara paragraf per paragraf sehingga pada akhirnya kita akan sampai pada logika bahwa wanita tidak mempunyai alasan apapun untuk bekerja.

Paparan di atas mengetengahkan tiga pendapat para ulama mengenai apakah wanita diperbolehkan menjadi pemimpin, yang dengan kata lain apakah Islam membolehkan wanita keluar rumah untuk bekerja seperti halnya kaum pria.

Sebenarnya sudahlah tegas apa yang dicantumkan baik di dalam Alquran mau pun Alhadis bahwa tempat bakti kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Ini berarti Islam tidak pernah membenarkan wanita untuk keluar rumah kalau keluar rumahnya itu adalah permanen dan rutin. Terdapat banyak ayat Alquran mau pun Alhadis yang menjelaskan demikian.

Pentingnya wanita tetap tinggal di dalam rumahnya setidaknya adalah untuk memenuhi tiga sasaran penting yaitu,

  1. Menjaga kesucian dirinya dan keluarganya.
  2. Mengasuh anak-anak, menyelesaikan seluruh tugas domestik, dan menyiapkan seluruh keperluan suami.
  3. Menghindarkan dirinya dari fitnah yang pasti akan muncul di luar rumah.

Dengan demikian menekankan pentingnya wanita untuk selalu berada di dalam rumahnya, maka dua pendapat terakhir pada paparan di atas tidak perlu lagi dibahas apalagi diperhitungkan – karena tidak mempunyai basis apapun, bahkan sebenarnya adalah keji dan mungkar menurut Islam.

Negativitas pendapat kedua.

Pendapat kedua pada paparan di atas menjelaskan bahwa wanita boleh memegang jabatan publik, asalkan bukan kepala negara, dengan menggunakan dalil ayat Attaubah : 71,

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”.

Ayat di atas sebenarnya terlalu luas sehingga tidak dapat dijadikan dalil bahwa wanita boleh keluar rumah untuk memangku jabatan publik. Kalau tujuannya adalah untuk amar ma’ruf nahi mungkar, tidak perlu seorang wanita keluar rumah terlebih dahulu. Dengan tinggal di dalam rumahnya pun setiap wanita sudah dapat melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Kalau lah seorang wanita keluar rumah (secara rutin dan permanen) justru akan menimbulkan lebih banyak kemungkaran dan kekejian, karena minimal dengan keluar rumah tersebut wanita akan menganiaya hak anak-anaknya, dan juga menganiaya hak suami. Intinya, kalau seorang wanita keluar rumah ia sudah melanggar titah Allah Swt baik di dalam Alquran mau pun Alhadis, di antaranya adalah surah Al-Ahzab 33 yang memerintahkan seluruh wanita untuk selalu diam di dalam rumahnya: itu sudah merupakan suatu kekejian dan kemungkaran. Bagaimana mungkin seorang wanita dapat dikatakan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar saat ia keluar rumah, sementara keluar rumahnya itu saja wanita sudah mendurhakai titah Allah Swt dan menganiaya hak anak-anaknya? Dan adalah tidak mungkin tugas seorang wanita di luar rumah – apakah ia sebagai anggota dewan mau pun kepala negara – adalah jauh lebih mulia dan penting daripada memelihara anak-anaknya sendiri.

Di dalam suatu Alhadis, Nabi Muhammad Saw bersabda,

“Yang paling berhak atas diri seorang wanita adalah suaminya”.

Alhadis tersebut menjelaskan bahwa di seluruh Dunia ini, orang yang paling berhak atas diri seorang wanita adalah suaminya. Suami di sini pasti berarti juga anak-anak sang suami yang dilahirkan oleh wanita tersebut. Cara untuk memahami Alhadis ini adalah, bahwa baik publik, Perusahaan, parlemen, negara, mau pun Pemerintahan, dan lain lain – tidak mempunyai hak sedikit pun atas seorang wanita. Dan hak suami secara penuh di sini artinya otomatis adalah bahwa wanita tersebut harus selalu tinggal di dalam rumahnya. Alhadis ini tentu tidak dapat dibantah, diingkari, apalagi diakali untuk memberi makna yang lain bahkan yang bertentangan.

Dari Alhadis ini sudah dapat diambil kesimpulan dan doktrin yang kuat bahwa wanita tidak diperkenankan untuk keluar rumah untuk memangku jabatan publik, atau untuk mencari nafkah.

Hal lain yang juga harus dijernihkan di sini adalah ungkapan di dalam paparan di atas, yaitu bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata banyak perempuan yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu melebihi kaum laki-laki – sehingga seolah itu menjadi tiket seorang wanita untuk keluar rumah.

Alquran dan Alhadis sudah solid bahwa tempat wanita adalah domestik, dan bukan publik. Kecerdasan mau pun kelebihan yang ada pada diri seorang wanita yang melebihi kaum pria, ternyata amatlah tidak penting, karena yang terpenting bagi seorang wanita adalah mengasuh anak-anaknya: apakah ada yang lebih penting daripada mengurus anak-anak? Yang jelas kalau seorang wanita keluar rumah pastilah akan terjadi fitnah di tengah sosial, dan itu tidak dapat disolusikan dengan memajukan pendapat bahwa wanita tersebut mempunyai kecerdasan dan kelebihan dibanding kaum pria. Apalah artinya kecerdasan dan kelebihan seorang wanita yang melebihi kaum pria kalau itu hanya menganiaya hak anak-anak dan juga menimbulkan fitnah sosial yang amat dahsyat? Pun ketika Alquran bertutur perihal wajibnya wanita tetap diam di dalam rumahnya (Al-ahzab 33) umat tidak melihat bahwa ayat tersebut juga menyebutkan bahwa perintah tinggal di dalam rumah hanya berlaku untuk wanita yang tidak mempunyai kecerdasan dan sejenisnya.

Umar bin Khattab dan petugas wanita.

Sementara Alquran dan Alhadis memberi hujjah bahwa tempat wanita adalah senantiasa tinggal di dalam rumahnya, beberapa Muslim mengemukakan pendapat bahwa beberapa babak di dalam kehidupan sahabat Nabi mengindikasikan bahwa wanita diperkenankan untuk memangku jabatan publik, atau bekerja mencari uang. Paparan di atas mengedepankan kisah ketika Umar bin Khattab mengangkat seorang wanita untuk menjadi bendahara pasar (Ibnu Hazm).

Umar bin Khattab bukanlah Nabi Tuhan, pun pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Nabi Muhammad Saw sudah tidak ada di dekatnya (sudah wafat). Artinya, kalaulah Nabi Muhammad Saw berada di sisi Umar kala itu, pastilah kisah seorang wanita memangku jabatan bendahara pasar tidak pernah terjadi. Ingatlah bahwa yang menjadi ajaran di dalam Islam adalah Alquran dan kehidupan Nabi Muhammad Saw, bukan apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Di dalam suatu Alhadis, Muhammad Saw bersabda,

“Sebaik-baik jaman adalah jamanku yaitu ketika aku masih berada di tengah-tengah mereka, kemudian satu jaman setelah jamanku itu, kemudian satu jaman setelah jaman itu, hingga akhirnya umatku menjadi umat yang jelek”.

Alhadis di atas mengindikasikan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, kebaikan dan keutamaan umat Muslim turun derajat per derajat. Dan tentunya pada masa Umar bin Khattab, keutamaan umat telah turun sekian derajat (kalau kita merunut Alhadis tersebut). Dengan demikian, ada beberapa bagian atau babak di dalam jaman tersebut yang tidak dapat dijadikan sandaran hujjah. Intinya, hujjah umat Muslim adalah Alquran dan Alhadis, terlebih item-item yang terjadi saat Muhammad Saw masih hidup, bukan apa yang dilakukan Umar bin Khattab (atau yang lainnya). Kalau sahabat Umar bin Khattab saja bersandar pada ajaran Muhammad Saw, maka mengapa kita sekarang menyandarkan hujjah kita kepada Umar bin Khattab?

Islam mengajarkan bahwa tempat wanita adalah domestik, bukan publik, dan hal itu sudah jelas baik di dalam Alquran mau pun Alhadis. Ini artinya Islam tidak mengatur bagaimana cara wanita harus keluar rumah untuk mencari uang atau memangku jabatan publik.

Dari pihak lain, seluruh umat dan ulama sepakat bahwa shalat berjamaah merupakan miniatur umat Muslim yang berjalan di bawah cahaya Illahi. Di dalam shalat berjamaah itu dikenal perintah bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi imam di dalam shalat berjamaah, sementara wanita tidak dibenarkan untuk menjadi imam shalat berjamaah. Ini artinya Allah tidak merestui wanita menjadi pemimpin atas para pria, dan Allah Swt tidak merestui melihat kaum pria dipimpin oleh wanita.

Wanita dibenarkan untuk menjadi imam shalat hanya untuk jemaah wanita saja, dan itu pun kalau tidak ada pria dewasa. Artinya, imamnya seorang wanita pada suatu shalat berjamaah otomatis tidak sah kalau terdapat pria dewasa. Dengan demikian Islam tidak mengajarkan adanya oposisi, baik oposisi wanita terhadap kaum pria mau pun sebaliknya: komponen wanita harus berintegrasi dengan keimaman para pria, bukan berdiri sendiri membentuk jemaah tersendiri. Singkat kata, wanita adalah bagian dari kaum pria, namun bukan sebaliknya yaitu kaum pria adalah bagian dari kaum wanita.

Dari view shalat berjamaan inilah, kita dapat memperkuat hujjah Islam, bahwa wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin publik karena di dalam publik tersebut terdapat banyak kaum pria yang lebih tinggi derajatnya dari kaum wanita (suka atau tidak). Mungkin wanita dapat dibenarkan untuk menjadi pemimpin publik, selama di dalam publik itu tidak berdiam pria dewasa.

Menjadi pemimpin / imam adalah kodrat kaum pria, sementara kodrat wanita tidak memungkinkannya untuk menjadi pemimpin di wilayah publik. Kalau seorang wanita terpaksa menjadi pemangku pejabat publik apalagi harus menjadi pemimpin maka hak dan pengasuhan anak-anaknya berada di dalam kekhawatiran, ini tentunya mengundang kemurkaan Allah Swt. Semua hujjah mengenai peri kehidupan seorang wanita harus dipulangkan kepada Alquran dan Alhadis, khususnya surah Al-ahzab ayat 33.

Allahu a’lam bishawab.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s