Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan: Penutup

shhh-pic

Emansipasi Wanita pada salah satu sisinya memunculkan fenomena hukum menjadi berkiblat kepada seenak perutnya perempuan, karena perempuan-lah yang kini memegang opini dan arah kebenaran. Dengan Emansipasi Wanita, sejatinya hukum agama dan moralitas sudah tidak ada lagi, hukum sudah mati, karena yang bangkit adalah hukum seenak perutnya perempuan, di mana benar dan salah segala sesuatu hanya diukur menurut selera dan seenak perutnya perempuan. Kalau benar menurut selera perempuan, maka benarlah perkara tersebut; dan kebalikannya, kalau salah menurut perempuan, maka salahlah suatu perkara.

Hanya pada alam Emansipasi Wanita-lah, seluruh kesalahan yang diper-buat kaum perempuan serta-merta menjadi benar di dalam benak publik. Zinah, kumpul-kebo, membuang bayi di tempat sampah, pamer aurat, berkhalwat, membangkangi suami dalam urusan ranjang mau pun dapur, menggugat cerai suami, membentak dan memaki suami, dsb, adalah kesalahan yang diperbuat kaum perempuan ….. namun kalau seluruh hal tersebut berada di bawah bayang-bayang Emansipasi Wanita, praktis hal tersebut TIDAK DIPANDANG sebagai kesalahan kaum perempuan: publik malah melihatnya sebagai HAK, PRIVASI DAN ASPIRASI kaum perempuan, sehingga tidak boleh diintervensi pihak mana pun. Selama seluruh hal tersebut menyenangkan dan diinginkan kaum perempuan, maka selama itu juga publik melihatnya sebagai SUATU KEBENARAN yang berharga.

Di dalam hawa tersebut, posisi aman laki-laki adalah sepanjang perempuan menginginkannya. Jadi, kalau perempuan menginginkan sesuatu, maka posisi laki-laki dapat dibenarkan. Dan kebalikannya, kalau perempuan tidak menginginkan sesuatu, maka posisi laki-laki harus dipersalahkan. Rumus ini berlaku untuk seluruh gelagat, seperti zinah, kumpulkebo, membuang bayi ke tempat sampah, aborsi dsb. Selama perempuan menginginkan zinah, maka posisi laki yang terlibat dalam perzinahan tersebut dapat dibenarkan. Dan kebalikannya, kalau perempuan tidak menginginkan zinah tersebut (yaitu pemerkosaan), maka praktis posisi laki-laki yang menginginkan zinah tersebut harus dipersalahkan. Itulah kekejian Emansipasi Wanita.

Artikel ini membahas beberapa aspek, yang seluruh kebenaran yang ada padanya benar-benar hanya berdasarkan seenak perut perempuan. Sebenarnya masih banyak aspek lainnya yang senasib, namun tentunya pembahasannya akan lebih memakan waktu dan tempat. Semoga apa yang dipaparkan pada kesempatan ini telah memberi gambaran yang cukup mengenai betapa Emansipasi Wanita telah menggeser kiblat kebenaran, dari semula berkiblat kepada agama dan moralitas, beralih kepada hukum seenak perutnya perempuan. Dengan kata lain, kalau Emansipasi Wanita tidak pernah eksis di dalam kehidupan ini, maka pastilah seluruh kebenaran hanya berkiblat kepada agama dan moralitas, dan itulah sebenar-benarnya hukum. Bukankah ini berarti bahwa Emansipasi Wanita harus ditumpas sehabis-habisnya?

Begitu Islam (dan agama lainnya) mengutuk Emansipasi Wanita, maka seluruh Muslim harus segera menumpas Emansipasi Wanita sampai ke akar-akarnya. Tidak ada kebajikan sedikit pun di dalam hawa Emansipasi Wanita, karena justru yang mengemuka pada alam Emansipasi Wanita adalah pelanggaran, penolakan dan ELIMINASI terhadap hukum agama dan moral, untuk kemudian menggantikannya dengan hukum seenak perut perempuan.

Wallahu a’lam bishawab.

Kembali Ke Artikel Utama.

Advertisements

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan -Status Hubungan Suami Istri Di Dalam Emansipasi Wanita

7156ae38f60fe2a429478248bf02b200

Manusia adalah umat yang beradab, di mana kehidupan mereka pasti membutuhkan hukum untuk mengatur tata-perilaku di antara mereka. Mereka membutuhkan hukum, kemudian mereka membuat hukum tersebut, dan pada akhirnya mereka jugalah yang mentaati hukum tersebut. Namun umat manusia juga tunduk kepada hukum yang dicipta-kan Illahi, di mana mereka yakin bahwa hukum Illahi merupakan hukum yang terbaik dan ter-adil.

Mungkin pada mulanya, terdapat masyarakat manusia yang hidup tanpa hukum. Monarki absolut misalnya. Mereka hidup tanpa hukum, karena yang mereka sebut hukum adalah Raja mereka sendiri, di mana sang Raja menerapkan peraturan dan hukuman sesuka hati Raja saja. Namun yang jelas, gaya hidup seperti itu mendatangkan ketidakpastian, dan hal tersebut membuat sang Raja semena-mena. Itu semua masyarakat manusia tidak mau. Latar belakang ini lah yang membuat manusia semakin membutuhkan hukum.

Secara universal, setiap hukum pasti mempunyai ciri bahwa hukum tersebut bersifat konsisten, dan kemudian adil. Bukan hukum namanya kalau tidak konsisten dan tidak adil, karena yang mengakibatkan tercetus-nya hukum adalah kebutuhan manusia akan konsistensi dan keadilan.

-o0o-

Kemudian di sisi lain, Islam dengan tegas melarang Emansipasi Wanita, karena gerakan ini hanya membawa malapetaka kepada umat Illahi pada segala lini. Baik Alquran, Alhadis, peri kehidupan Nabi Muhammad Saw, peri kehidupan para sahabat, petuah leluhur, hukum Alam, hukum fitrah, hukum logika dan kepantasan, dsb, tidak mempunyai satu kalimat pun untuk membenarkan gerakan Emansipasi Wanita, bahkan kebalikannya kesemua lembaga agung tersebut melarang perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan.

Kalaulah Emansipasi Wanita, atau dengan kata lain ‘perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan’ -tidak membahayakan umat dan kaum perempuan sendiri, maka pasti sudah sejak awal Islam dan Alqurannya mengajarkan Emansipasi Wanita, dan memberi sinyal yang jelas dan gamblang tentang keutamaan Emansipasi Wanita ini. Namun faktanya tidaklah demikian.

Intinya, selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah secara permanen untuk mencari ilmu dan juga bekerja. Dan karena alasan tersebut-lah maka Islam melarang umatnya untuk mengadopsi Emansipasi Wanita (keluar rumah untuk bekerja), dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan domestikalisasi perempuan, karena perempuan seutuhnya adalah mahluk domestik, mahluk rumahan.

“….. Selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah”, dan salah satu kekejian tersebut adalah munculnya fenomena di mana hukum jadi berkiblat kepada ‘seenak perutnya’ perempuan, kalau masyarakat mengadopsi Emansipasi Wanita.

Kehidupan umat manusia tentunya diatur oleh beberapa hukum, dan salah satu hukum tersebut adalah moralitas, Alquran dan Alhadis. Namun sungguh pun begitu, karena umat telah mengadopsi Emansipasi Wanita di mana perempuan diberi ijin untuk keluar rumah secara permanen, maka seluruh hukum tersebut menjadi kadaluwarsa, dan digantikan oleh ‘hukum perempuan’. Maksud dari hukum perempuan adalah, bahwa benar-salah segala sesuatu TIDAK lagi diatur oleh hukum dan undang-undang, MELAIN-KAN didasarkan pada kenyamanan dan kehendak kaum perempuan. Kalau sesuatu dinilai nyaman dan sesuai kehendak perempuan, maka suatu perkara tersebut dianggap benar, dan kebalikannya suatu perkara akan dikatakan salah kalau hal tersebut membuat perempuan tidak nyaman..

Artinya, dengan diadopsinya Emansipasi Wanita, maka lambat laun hukum dan Undang-undang tergeser oleh hukum perempuan, dan menganggap bahwa perempuan selalu benar dengan apa yang mereka fikirkan dan mereka inginkan: perempuan lah sekarang yang menjadi patokan dan dasar hukum. Nahas, hukum, agama dan syariah tergeser oleh hukum perempuan, karena masyarakat mulai melihat bahwa perempuan tidak pernah salah, bahwa perempuan adalah mahluk lemah, lembut, innocent, bahwa perempuan adalah ibu dari seluruh manusia, maka dari itu kaum perempuan selalu benar, dan harus selalu dibela. Dan predikat ‘tidak pernah salah’ di sini berarti bahwa perempuan adalah sumber hukum, perempuanlah yang menjadi dasar benar salah-nya segala sesuatu. Satu hal yang pasti, bahwa hukum perempuan ini SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL KONSISTENSI DAN KEADILAN …. padahal hukum yang sebenarnya hukum, seperti agama mau pun perundangan, pasti berdasarkan konsistensi dan keadilan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan01

-o0o-

Status Hubungan Suami Istri Di Dalam Emansipasi Wanita

Kehidupan yang mengadopsi Emansipasi Wanita, adalah kehidupan yang dipenuhi banyaknya kasus zina, dan kekacauan konsep  berumah-tangga; dan kaum Muslim sebagai umat yang beradab, memandang ini sebagai bencana rohani yang begitu memukul. Pada pembahasan mengenai jenis-jenis hubungan intim di bawah ini, akan terlihat bahwa dasar bagi publik untuk menilai suatu hubungan intim sahih atau tidak, benar-benar hanya berpatokan pada sikap perempuan.

Di bawah ini ditampilkan kuadran status M-L untuk dapat melihat pilihan apakah yang diberikan perempuan di dalam suatu hubungan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan07- kuadran-senggama

-::-

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan08-ket-kode

o0o-

Pada kuadran I, status nikahnya adalah sah, pria menginginkan M-L, dan perempuan juga menginginkan M-L tersebut. Pada kuadran I ini, terjadi hubungan nikah yang harmonis, di mana M-L sama-sama diinginkan kedua pihak.

Pada kuadran II, status nikahnya adalah sah, pria menginginkan M-L, namun perempuan tidak menginginkan M-L. Pada kuadran II ini, hubungan nikah (yang adalah sah) dikatakan tidak harmonis, karena istri tidak menginginkan M-L. Aktivis perempuan biasa menyebut kuadran ini dengan istilah ‘kawin paksa’, atau juga ‘marital rape’.

Pada kuadran III, status nikah tidak sah: pria menginginkan M-L, dan perempuan juga menginginkan M-L. Dengan demikian kuadran III disebut perzinahan, atau kumpul-kebo;

Pada kuadran IV, status nikah tidak sah, pria menginginkan M-L, namun perempuan tidak menginginkan M-L. Dengan demikian kuadran IV ini disebut pemerkosaan, atau juga exploitasi sex atas perempuan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan09-zonasi-kuadran

 Penjelasan.

::: Pada kuadran I, jenis hubungannya adalah nikah. Pada kuadran ini, kedua pihak sama-sama menginginkan M-L. Publik melihat, bahwa hubungan tersebut adalah harmonis, KARENA dan HANYA KARENA pihak perempuan menginginkan M-L-nya. Berarti, harmonis tidaknya suatu pernikahan, menurut publik (yang berbasis Emansipasi Wanita) harus dilihat dari sikap sang perempuannya: apakah perempuan menginginkan M-L-nya atau tidak. Ringkasnya, publik menilai kualitas hubungan ini (yaitu nikah) adalah harmonis, hanya berdasarkan posisi istri yang ridha dan mengingingkan M-L.

::: Pada kuadran II, jenis hubungannya adalah nikah. Namun pada hubungan ini, pihak perempuan tidak menginginkan M-L, mungkin dikarenakan kawin paksa, atau cinta sang istri kepada suami sudah sirna,  dsb. Bagaimana tanggapan publik atas kuadran II ini? Jawabannya adalah, publik melihat hubungan ini adalah salah dan keji, KARENA dan HANYA KARENA pihak perempuan berkeberatan atau tidak menginginkan M-L (sementara suami menginginkan M-L). Lebih lanjut publik (dan didukung aktivis perempuan) menuntut supaya pernikahan tersebut diakhiri, karena pernikahan tersebut adalah salah, dikarenakan sang istri berada di dalam ‘penderitaan dan pemaksaan’: karena sang istri tidak menginginkan M-L.

Padahal sebenarnya, pernikahan tersebut adalah sah di mata Illahi, dan juga di mata hukum. Jadi artinya, seharusnya baik suami mau pun istri harus sama-sama ridha dan menginginkan M-L. Namun publik mendasarkan kualitas hubungan tersebut pada sikap istri, yang tidak menginginkan M-Lnya. Oleh karena itu, publik menilai bahwa hubungan tersebut harus diakhiri, HANYA KARENA pihak istri tidak menginginkan M-Lnya.

Di dalam ajaran agama, digariskan bahwa istri harus setia dan taat kepada suami. Artinya, kapan pun suami ingin M-L, maka tidak ada kata lain dari istri kecuali memenuhi dan melayani suami. Tidak pada tempatnya istri berpendirian bahwa dirinya tidak ridha dan tidak berhasrat untuk ber-M-L. Di dalam Islam, hal tersebut diperkatakan sebagai istri yang durhaka kepada suami, dan Neraka adalah ganjarannya.

Apakah istri yang memegang kendali M-L di dalam suatu pernikahan? Apakah istri yang menilai dan menentukan apakah suatu M-L dapat ditunaikan atau tidak? Tidaklah demikian. Suamilah yang mempunyai karsa akan terjadinya M-L, dan di dalam hal ini istri haruslah manut dan taat, layaknya bawahan kepada atasannya yang selalu patuh dan taat pada perintah atasannya. Namun pada kasus persamaan gender (atau Emansipasi Wanita), jelas diarahkan bahwa tercetusnya M-L hanya dan harus berdasar keinginan istri; di luar keinginan sang istri, akan diperkatakan sebagai telah terjadi kekerasan seksual atas istri.

Inilah kekejian yang ditumpahkan Emansipasi Wanita yang dibuaskan oleh kaum perempuan yang diberdayakan.

Note untuk suatu penekanan.

Harap diperhatikan bahwa pada kuadran II ini, sebenarnya posisi suami / laki-laki adalah serba-salah, yang intinya adalah bahwa yang benar selalu sang istri. Bandingkan antara tiga kemungkinan ini,

Point A. Suami menginginkan M-L, namun sang istri tidak menginginkan M-L. Maka kondisi ini akan divonis oleh publik (yang berbasis feminisme) sebagai bentuk marital rape, di mana istri ‘dipaksa’ suami ke kamar tidur. Tidak pelak, situasi ini menempatkan suami sebagai yang bersalah, karena dinilai telah memaksakan kehendak seksual-nya kepada istri, apalagi hal tersebut biasanya dilakukan dengan kekerasan, karena pemaksaan pasti berbasis kekerasan.

Padahal sebenarnya menurut agama dan hukum moralitas, istri haruslah taat dan setia kepada suami, apalagi di dalam urusan kamar tidur. Istri harus selalu siap untuk dibimbing suami ke kamar tidur, kapan pun waktunya. Untuk apa menikah kalau istri tidak bersedia dibimbing suami ke kamar tidur kapan pun suami inginkan?

Yang diinginkan kaum feminist adalah, M-L terjadi HANYA BILA sang istri menginginkannya, BUKAN BILA suami menginginkannya. Jadi dengan cara berfikir seperti ini, kaum feminist berhayal bahwa sosok suami hanya menunggu saja dari waktu ke waktu sampai istri sudah menginginkan M-L. Selama istri tidak menginginkan M-L, maka selama itu tidak (boleh) ada hubungan suami istri. Selama istri tidak menginginkan M-L, maka selama itu pula suami jangan berharap ada M-L. Dan kalau istri sudah menginginkan M-L, maka barulah suami dapat berM-L dengan istrinya. Itulah cara berfikir kaum feminist, yang diakomodir oleh opini publik.

Dan dengan cara berfikir seperti ini, maka kaum feminist MENDEKRITKAN bahwa kedaulatan (hubungan) sex bukan lagi di tangan suami, melainkan di pihak kaum perempuan. Dunia memang harus terbalik jika Emansipasi Wanita beranak-pinak di kampung-kampung!! Dengan kata lain, sebenarnya apa yang dimaksud dengan marital rape yang diteriakkan kaum feminist adalah, bahwa kaum perempuan menuntut supaya kedaulatan hubungan sex di dalam suatu rumahtangga HARUS BERADA di tangan istri, bukan lagi suami.

  • Kalau istri menginginkan M-L, maka harus terjadilah hubungan M-L dengan suami: suami harus ‘meng-iya-kan’ keinginan istri.
  • Dan kalau istri tidak menginginkan M-L, maka tidak boleh ada hubungan M-L, pun suami tidak boleh memaksa, suami menunggu nasib
  • Kalau suami ingin M-L sementara istri tidak menginginkannya, maka suami hanya boleh berdiam diri, jangan menuntut istri untuk M-L.
  • Arti secara keseluruhan adalah, suamilah yang harus tunduk pada istri, suamilah yang harus tunduk pada siklus ML sang istri.
  • Dunia dijungkir-balikkan oleh Emansipasi Wanita, itulah apa yang diinginkan kaum feminist melalui teriakan mereka yaitu marital rape.

Point B. Namun kemudian bagaimana kalau situasinya dibalik: suami tidak menginginkan M-L, namun istri menginginkan M-L? Bagaimana-kah kemudian tanggapan publik (khususnya yang berbasis feminisme) atas situasi ini? Luar biasa tanggapan publik. Publik justru hanya akan mendengar keluhan dan rintihan sang istri, yang pasti akan berujar seperti,

  1. “sudah lima bulan ini suami tidak menyentuhku” …… atau …..
  2. “suami sudah tidak lagi memberi nafkah batin kepadaku ….” …. Atau ….,
  3. “apakah sudah ada perempuan lain bagi suamiku ini?”. Atau ….,
  4. “Apakah aku sudah tidak cantik lagi?”.
  5. “apakah suami tidak lagi mencintaiku?”. Dsb.

Jadi, posisi laki-laki selalu salah, hal tersebut karena yang benar selalu perempuan. Kalau suami menginginkan M-L sementara istri tidak mengingin-kan M-L sehingga memicu terjadinya marital rape, maka suamiah yang dipersalahkan, karena  telah memaksa istri untuk melayaninya. Namun kebalikannya, kalau suami tidak menginginkan M-L sementara istri menginginkan M-L, maka tetap suami juga yang dipersalahkan, karena dianggap enggan memberi nafkah bathin kepada istrinya, dsb.

Point C. Namun juga, kalau situasinya adalah suami menginginkan M-L, sementara istri menolak atau tidak menginginkan M-L, maka kemudian ada kasusnya suami mencari perempuan lain di luar pernikahannya, alias seling-kuh. Bagaimana tanggapan publik untuk kasus ini? Jelas, tanggapan publik dengan serta-merta mempersalahkan suami, karena suami telah  terbukti ber-zina, sekaligus membuktikan bahwa suami tidak setia. Luar biasa!

Sebenarnya dan seharusnya, yang dipersalahkan adalah sang istri, karena sang istri tidak setia kepada kehendak suami, tidak bersedia mengikuti suami ke kamar tidur. Namun kenyataannya tidaklah demikian, justru yang dipersalahkan publik adalah sang suami, sebagai suami yang pezina, sekaligus suami yang menghianati pernikahannya sendiri: sedikit pun publik tidak pernah memvonis bersalah kepada pihak istri.

Baik point a, point b maupun point c, hanya membuktikan, bahwa di dalam pandangan publik yang berbasis Emansipasi Wanita (feminisme), perempuan selalu benar, dan laki-laki selalu salah. Lebih lanjut lagi adalah, laki-laki akan menjadi benar justru kalau laki-laki itu menuruti saja aspirasi perempuan. Jadi kalau laki-laki menolak atau kontra terhadap aspirasi / sikap perempuan di dalam isu apa pun, maka laki-laki tersebut salah. Itulah publik, yang berbasis Emansipasi Wanita. –o0o-

::: Pada kuadran III, jenis hubungannya adalah perzinahan, atau juga kumpul kebo / samenleven ‘yang harmonis’, di mana sebagai catatan, pihak perem-puan juga mendambakan dan menginginkan M-Lnya.

Bagaimana tanggapan publik? Publik melihat bahwa hubungan perzinahan atau kumpulkebo tersebut, adalah urusan mereka berdua, karena mereka ber-dua ‘suka sama suka’….., dan siapa pun tidak boleh ikut campur, mengganggu apalagi melarang mereka berdua yang ber-kumpul-kebo tersebut. Singkat kata, publik meridhai hubungan perzinahan. Inilah inti dari paparan ini, yaitu bahwa pada alam Emansipasi Wanita, perempuanlah yang menentukan apa-kah suatu M-L bernilai bajik atau tidak di mata publik.

Ringkasnya, publik menilai kualitas hubungan ini (yaitu zina atau kumpul-kebo) adalah harmonis dan bajik, HANYA KARENA berdasarkan posisi sang perempuan yang ridha dan menginginkan M-L, maka tercetuslah gelagat publik yang menuntut supaya pihak lain jangan ikut campur, jangan meng-ganggu mau pun melarang, apalagi menghalangi mereka berdua, biarkan mereka berdua menjalin hubungan kasih, mengacu pada sikap sang perem-puan yang menginginkan M-Lnya. Tidak pernah publik melihat bahwa hubu-ngan tersebut adalah dosa dan keji, apalagi terkutuk dan nista, padahal sebenarnya hubungan tersebut adalah terkutuk dan dosa besar. Yang dilihat publik adalah ada seorang perempuan yang menginginkan ML di luar nikah, yaitu sepasang anak manusia yang memadu kasih, maka biarkan mereka berdua, dan jangan katakan mereka berdosa, karena berdosa atau tidak adalah urusan mereka berdua, bukan urusan siapa-siapa.

Menurut ajaran agama dan moralitas, seujung kuku pun perzinahan tetaplah dosa dan keji, tidak perduli pihak perempuan mengingin-kan M-L tersebut. Justru karena perempuan menginginkan suatu M-L di luar pernikahanlah, maka hubungan tersebut dinamakan zina, dan zina adalah dosa terkeji yang terkutuk bagi semua agama. Namun pandangan publik berubah karena merebaknya Emansipasi Wanita, di mana faham ini menimbulkan hawa yang membuat publik menjadi permisif terhadap zinah (atau kumpulkebo) ini.

View-nya adalah, (a), ketika Emansipasi Wanita belum bangkit dan beranak pinak di alam Semesta, ketika seluruh perempuan tinggal di rumah, tidak diberi akses menuntut Ilmu dan akses bekerja mencari uang, karir dan jabatan, MAKA publik sepakat bahwa zina adalah keji dan terkutuk. Namun kemudian, (b) ketika Emansipasi Wanita mewabah dan meraja-lela di kampung-kampung yang memberi akses perempuan kepada pemberdayaan, tiba-tiba opini dan penilaian publik begitu mudahnya DIPUNTIR sehingga berbalik mendukung dan meridhai zina / kumpul-kebo yang dilakukan perempuan yang diberdayakan. Inilah kekejian Emansipasi Wanita!!!

Bagaimana mungkin, tindak zina menjadi halal? Dan bagaimana mungkin, ubun-ubun publik dapat dipuntir sebegitu mudah sehingga menilai bahwa zina yang dilakukan kaum perempuan yang diberdayakan bukan kekejian? Itulah pendirian publik, yang melihat hukum berdasarkan mana yang enak menurut ‘perut’ perempuan. Publik tidak pernah melihat kepada agama mau pun moralitas, yang jelas-jelas bertitah bahwa zina adalah dosa dan terkutuk.

Singkat kata, jelas sekali bahwa satu-satunya rohjahat yang membuat zina menjadi halal (seperti yang dinubuatkan Nabi Saw) adalah faham Emansipasi Wanita. Selama tidak ada Emansipasi Wanita, selama tidak ada pemberdayaan perempuan, maka selama itu pula umat akan mengutuk dan menyumpahi perzinahan, apalagi kumpulkebo.

–o0o-

::: Pada kuadran IV, jenis hubungannya adalah pemerkosaan, di mana pihak laki-laki menginginkan M-L, namun pihak perempuan tidak mengingin-kannya. Dengan demikian terjadi pemaksaan M-L atas seorang perempuan yang tidak menginginkan M-L.

Bagaimana tanggapan publik soal hubungan tersebut? Jelas sekali, publik mengutuk hubungan tersebut, bukan karena hubungan tersebut adalah pemerkosaan atau pemaksaan kepada perempuan, MELAINKAN  karena pihak perempuan tidak menginginkan M-L tersebut. Jadi jelas sekali, letak salahnya hubungan tersebut (yaitu pemerkosaan) menurut publik adalah karena perempuan tidak menginginkan M-L, bukan pada pemerkosaannya.

Lantas bagaimana kalau pihak perempuan menginginkan M-L tersebut? Jawabannya adalah kembali kepada kuadran III, yaitu zina atau kumpulkebo, di mana pihak perempuan mendambakan dan menginginkan ML tersebut. Jadi jelaslah, tolok ukur salah-benar suatu ML terletak pada sikap perempuan, apakah ia menginginkannya atau tidak, terlepas status hubungannya sah atau tidak sah. Kalau ia menginginkannya, maka jenis hubungan tersebut (apakah nikah atau di luar nikah) dinilai publik sebagai bajik. Dan kebalikannya, jika ia tidak menginginkan MLnya, maka jenis hubungan tersebut dinilai publik sebagai pelanggaran, walau pun jenis hubungannya adalah nikah, yang diridhai Illahi. ***

Itulah kekejian Emansipasi Wanita. Benar dan salah segala sesuatu benar-benar diukur berdasarkan ‘seenak perut perempuan, bukan lagi berdasarkan agama mau pun moralitas. Kalau Emansipasi Wanita merajalela di kampung-kampung, maka praktis benar dan salah segala sesuatu hanya diukur berdasarkan katahati perempuan. Hukum agama dan moral tinggal dikemas rapi-rapi dan dibawa masuk ke museum untuk selama-lamanya.

Fakta keseharian.

Sebagai ilustrasi, dikisahkan seorang wanita, bernama tini. Tini mempunyai kekasih bernama tono. Hubungan mereka sudah terlalu jauh, mereka kerap berhubungan badan layaknya suami istri; setidaknya seminggu sekali mereka ML, apakah di hotel, di rumah kosong, di kediaman orang-tua tini, dsb.

Di luar itu, Dono menaruh hati pada tini. Sudah beberapa kali dono mengungkapkan isi hatinya ingin menjalin kasih dengan tini, namun tini menolaknya. Suatu ketika, dono melihat bahwa sudah lumrah bagi tini dan tono, berhubungan intim. Mengetahui hal itu, dono mempunyai fikiran lain.

Dono membekuk tini di suatu tempat, kemudian memperkosa tini. Dengan kata lain, dono memaksakan nafsu birahinya kepada tini, sementara tini tidak menginginkan hubungan seksual kepada dono. Tini tampak terpukul dan menderita. Publik marah kepada dono, karena telah memperkosa tini.

Hubungan intim antara tini dengan tono, kekasihnya, sama sekali tidak dikutuk oleh publik. Hal tersebut dikarenakan tini menginginkan ML dengan tono, yang adalah kekasihnya. Jadi hanya karena berdasar pada ‘rasa ingin’ yang ada pada tini untuk ML dengan tono, maka hubungan zina tersebut tidak dikutuk publik.

Namun kemudian, bagaimana hubungan intim antara tini dan dono? Pada kasus ini, publik mengutuk dan mengecam apa yang diperbuat dono pada  tini, karena tini tidak menginginkan ML dengan dono. Publik menghakimi dono, karena telah berbuat keji terhadap tini, mahluk lemah yang tidak berdaya.

Sebenarnya, benarkah sikap / vonis publik antara terhadap tono dan dono mengenai hubungan ML mereka dengan tini? Ketika terjadi ML antara tono dan tini dalam bentuk zina atau kumpulkebo, publik sedikit pun tidak mengu-tuk hubungan ML tersebut, justru merestui dan mendukung. Namun ketika ML terjadi antara tini dan dono yang dalam bentuk pemerkosaan, serta-merta publik mengutuk dono. Inilah publik yang berbasis Emansipasi Wanita.

Publik yang berbasis Emansipasi Wanita, memvonis benar dan salah segala sesuatu hanya berdasar pada sikap perempuan: kalau perempuan inginkan ML walau pun di luar nikah sekali pun, maka publik merestui dan mendu-kungnya. Namun kalau perempuan tidak inginkan ML, walau pun ML tersebut berada di dalam lingkung nikah nan sah, tetap publik mengutuk hubungan ML tersebut (sehingga tercetuslah slogan marital rape). Pada kasus pemerkosaan dono atas tini, publik mengutuk dono, murni karena tini tidak menginginkan ML dengan dono. Keadaannya akan berbeda kalau tini juga inginkan ML dengan dono, pasti publik tidak akan mengutuk dono, bukan?

Fakta di dalam kehidupan yang bercorak Emansipasi Wanita ini memang menunjukkan hal yang demikian. Apakah publik menunjukkan amarah dan angkara murka terhadap pelaku zina maupun kumpulkebo? Tidaklah demi-kian, hal tersebut hanya karena pelaku perempuan-nya memang inginkan hubungan ML tersebut.

Di banyak  tempat ditemukan kasus kumpulkebo, zina, selingkuh, freesex … dsb. Kasus-kasus tersebut jelas mengandung unsur di mana pihak perempuannya menginginkan M-L di dalam hubungan tersebut. Maka jadilah publik tidak memprotes, apalagi angkara murka, itu terjadi karena pihak perempuan menginginkan atau ridha kepada ML-nya. Justru kebalikannya, publik seakan berwasiat, bahwa biarkan mereka berbuat demikian, selama mereka berbuat zina tersebut atas dasar suka sama suka.

Itulah pendirian publik yang berbasis Emansipasi Wanita, yang artinya publik memberi ridha dan permisivitas-nya untuk zina maupun kumpulkebo, karena pihak perempuan menginginkan M-Lnya, dan kemudian mengutuk dan memurkai pemerkosaan termasuk juga marital rape, karena pihak perempuan tidak menginginkan M-L pada hubungan tersebut.

Contoh paling kuat adalah, maraknya bisnis hotel untuk berzina, mesum dan freesex. Semua insan yang bekerja di hotel tidak memprotes apalagi mengutuk perbuatan zina yang mengambil tempat di hotel tersebut. Insan yang bekerja pada hotel itu saja tidak memprotes, apalagi publik sekitar? Justru publik berpendirian, bahwa biarkan mereka berbuat zina, selama tidak mengganggu ketertiban umum …. dan biarkan mereka berzina, selama mereka melakukannya atas dasar suka sama suka.

Tak pelak, banyak pria yang membawa perempuan-perempuan pelacur atau kekasih ke hotel. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak ada publik yang mengutuk perbuatan tersebut. Fondasinya adalah, bahwa pihak perempuan nya, yaitu pelacurnya, memang menginginkan M-L tersebut. Dan bagai-mana kalau pihak perempuannya, walau pun ia adalah perempuan pelacur, tidak menginginkan M-L tersebut? Tentulah publik bertindak tegas, dan menyerang sang pria-nya, mempidanakan prianya, mempersalah-kan pria-nya.

Tidak usah jauh-jauh ….. pernikahan yang sah saja, tetap dikutuk publik, ….. hanya karena istri tidak menginginkan ML-nya, sehingga publik mem-vonis telah terjadi marital rape. Publik tidak sepakat dan tidak mau tahu sedikit saja, bahwa hubungan tersebut adalah halal dan sah menurut agama. Itu semua terjadi karena yang menjadi ukuran publik adalah pendirian dan sikap sang perempuannya, yaitu tidak menginginkan ML-nya.

Penutup.

Nabi Muhammad Saw bersabda, bahwa pada akhir jaman, umat akan meng-halalkan zina, yang artinya umat akan melihat bahwa zina adalah sah dan bajik. Sebenarnya yang disasar Nabi Muhammad Saw dengan Alhadis-nya itu adalah faham Emansi-pasi Wanita-nya, mengingat hanya Emansipasi Wanita-lah satu-satunya rohjahat yang membuat halal dan bajik perbuatan zina, karena berdasar pada ‘hukum seenak perut perempuan’. Pada umat yang terjauh dari Emansipasi Wanita, tetaplah zina divonis keji dan bejat, seturut titah Nabi Saw. Faktor penentu dan pembedanya adalah pada Emansipasi Wanita, bukan pada kadar kesalehan, atau pemahaman agama, dsb.

Siapa bilang Emansipasi Wanita tidak berdampak negatif? Siapa bilang Eman-sipasi Wanita bermanfaat bagi seluruh umat manusia? Siapa bilang Islam mengajarkan Emansipasi Wanita? Kalau Islam memang mengajarkan Emansi-pasi Wanita, maka mengapa Emansipasi Wanita mengakibatkan zina menjadi halal dan bergengsi? Mengapa pada era Emansipasi Wanita, kaum perempuan tidak malu sedikit pun untuk berzina di kantor-kantor maupun di gedung Pemerintahan? Mengapa tidak ada satu perempuan yang malu karena mengandung anak padahal belum menikah? Dan terakhir, siapa bilang Eman-sipasi Wanita membuat kaum perempuan menjadi maju dan bermartabat? Bukankah kebalikannya, Emansipasi Wanita membuat perempuan kehilangan rasa malunya dan kesuciannya? Terlalu panjang kata yang harus dipaparkan untuk mengungkapkan kekejian Emansipasi Wanita!!

Paparan ini membuktikan, bahwa Emansipasi Wanita adalah rohjahat yang  membuat publik berkiblat kepada hukum seenak perutnya perempuan: benar dan salah segala sesuatu, khususnya zina, hanya berdasar pada sikap perempuan. Seharusnya dan awalnya publik berkiblat kepada hukum agama dan moralitas, yaitu bahwa zina adalah keji dan bejat, namun kemudian publik berkiblat kepada ‘seenak perutnya perempuan’, sehingga menjadilah umat menganggap zina adalah bajik, kalau perempuannya memang inginkan zina tersebut.

Akhir kata, Emansipasi Wanita harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya. Kembalikan perempuan kepada fitrahnya yang diajarkan Islam, yaitu sebagai mahluk domestik, yang berketerusan diam di rumahnya untuk menyelesaikan seluruh tugas domestik, termasuk membesarkan anak-anak. Jangan beri perempuan akses kepada pemberdayaan, yaitu pendidikan setinggi-tingginya dan bekerja mencari uang serta karir. Kembali kepada seruan Alquran, yaitu seluruh perempuan harus tinggal di rumahnya, agar Allah Swt membersihkan dan mensucikan perempuan dan seluruh umatNya.

Wallahu a’lam bishawab.

Berikut, Seenak Perutnya Perempuan Perempuan Bekerja Vs Perempuan Rumahan.

Kembali Ke Artikel Utama.

Seenak Perutnya Perempuan: Antara Pacaran Dan Dijodohkan

korban-perkosa-cabul-trauma

Manusia adalah umat yang beradab, di mana kehidupan mereka pasti membutuhkan hukum untuk mengatur tata-perilaku di antara mereka. Mereka membutuhkan hukum, kemudian mereka membuat hukum tersebut, dan pada akhirnya mereka jugalah yang mentaati hukum tersebut. Namun umat manusia juga tunduk kepada hukum yang dicipta-kan Illahi, di mana mereka yakin bahwa hukum Illahi merupakan hukum yang terbaik dan ter-adil.

Mungkin pada mulanya, terdapat masyarakat manusia yang hidup tanpa hukum. Monarki absolut misalnya. Mereka hidup tanpa hukum, karena yang mereka sebut hukum adalah Raja mereka sendiri, di mana sang Raja menerapkan peraturan dan hukuman sesuka hati Raja saja. Namun yang jelas, gaya hidup seperti itu mendatangkan ketidakpastian, dan hal tersebut membuat sang Raja semena-mena. Itu semua masyarakat manusia tidak mau. Latar belakang ini lah yang membuat manusia semakin membutuhkan hukum.

Secara universal, setiap hukum pasti mempunyai ciri bahwa hukum tersebut bersifat konsisten, dan kemudian adil. Bukan hukum namanya kalau tidak konsisten dan tidak adil, karena yang mengakibatkan tercetus-nya hukum adalah kebutuhan manusia akan konsistensi dan keadilan.

-o0o-

Kemudian di sisi lain, Islam dengan tegas melarang Emansipasi Wanita, karena gerakan ini hanya membawa malapetaka kepada umat Illahi pada segala lini. Baik Alquran, Alhadis, peri kehidupan Nabi Muhammad Saw, peri kehidupan para sahabat, petuah leluhur, hukum Alam, hukum fitrah, hukum logika dan kepantasan, dsb, tidak mempunyai satu kalimat pun untuk membenarkan gerakan Emansipasi Wanita, bahkan kebalikannya kesemua lembaga agung tersebut melarang perempuan (kelur rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan.

Kalaulah Emansipasi Wanita, atau dengan kata lain ‘perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan’ -tidak membahayakan umat dan kaum perempuan sendiri, maka pasti sudah sejak awal Islam dan Alqurannya mengajarkan Emansipasi Wanita, dan memberi sinyal yang jelas dan gamblang tentang keutamaan Emansipasi Wanita ini. Namun faktanya tidaklah demikian.

Intinya, selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah secara permanen untuk mencari ilmu dan juga bekerja. Dan karena alasan tersebut-lah maka Islam melarang umatnya untuk mengadopsi Emansipasi Wanita (keluar rumah untuk bekerja), dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan domestikalisasi perempuan, karena perempuan seutuhnya adalah mahluk domestik, mahluk rumahan.

“….. Selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah”, dan salah satu kekejian tersebut adalah munculnya fenomena di mana hukum jadi berkiblat kepada ‘seenak perutnya’ perempuan, kalau masyarakat mengadopsi Emansipasi Wanita.

Kehidupan umat manusia tentunya diatur oleh beberapa hukum, dan salah satu hukum tersebut adalah moralitas, Alquran dan Alhadis. Namun sungguh pun begitu, karena umat telah mengadopsi Emansipasi Wanita di mana perempuan diberi ijin untuk keluar rumah secara permanen, maka seluruh hukum tersebut menjadi kadaluwarsa, dan digantikan oleh ‘hukum perempuan’. Maksud dari hukum perempuan adalah, bahwa benar-salah segala sesuatu TIDAK lagi diatur oleh hukum dan undang-undang, MELAIN-KAN didasarkan pada kenyamanan dan kehendak kaum perempuan. Kalau sesuatu dinilai nyaman dan sesuai kehendak perempuan, maka suatu perkara tersebut dianggap benar, dan kebalikannya suatu perkara akan dikatakan salah kalau hal tersebut membuat perempuan tidak nyaman..

Artinya, dengan diadopsinya Emansipasi Wanita, maka lambat laun hukum dan Undang-undang tergeser oleh hukum perempuan, dan menganggap bahwa perempuan selalu benar dengan apa yang mereka fikirkan dan mereka inginkan: perempuan lah sekarang yang menjadi patokan dan dasar hukum. Nahas, hukum, agama dan syariah tergeser oleh hukum perempuan, karena masyarakat mulai melihat bahwa perempuan tidak pernah salah, bahwa perempuan adalah mahluk lemah, lembut, innocent, bahwa perempuan adalah ibu dari seluruh manusia, maka dari itu kaum perempuan selalu benar, di dalam harus selalu dibela. Dan predikat ‘tidak pernah salah’ di sini berarti bahwa perempuan adalah sumber hukum, perempuanlah yang menjadi dasar benar salah-nya segala sesuatu. Satu hal yang pasti, bahwa hukum perempuan ini SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL KONSISTENSI DAN KEADILAN …. padahal hukum yang sebenarnya hukum, seperti agama mau pun perundangan, pasti berdasarkan konsistensi dan keadilan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan01

-o0o-

Seenak Perutnya Perempuan: Antara pacaran dan dijodohkan.

Pada jaman Siti Nurbaya, yaitu ketika pemberdayaan kaum perempuan belum bangkit di tengah umat, pernikahan terjadi hanya melalui proses penjodohan, yang berlangsung begitu mudah dan sederhana. Setiap anak perempuan di dalam alam Siti Nurbaya selalu di dalam posisi yang ‘siap dipetik’, selama kumbang-kumbang yang datang adalah kumbang yang baik dan qualified, berdasarkan penilaian sang ayah dan keluarga besar. Kalau sang ayah dan keluarga besar setuju dan menerima dengan baik pinangan sang kumbang, maka dapat dipastikan pernikahan akan terjadi. Sang anak perempuan biasanya akan dipanggil, kemudian akan ditanya oleh sang ayah, apakah bersedia diperistri oleh pemuda baik hati yang duduk di kursi depan. Biasanya sang gadis tertunduk dengan wajah nan merah padam, tanda menggelegarnya rasa malu, dan patuh kepada pilihan orang-tua. Praktis, sang perempuan hanya terdiam seribu-basa, karena tidak ada satu kata pun yang dapat ia ucapkan, lantaran rasa malu dan patuh kepada ayah bunda.

Dengan diamnya sang anak, maka pertemuan keluarga secara alami akan menyimpulkan bahwa diamnya adalah tanda kesediaannya untuk dinikahi, untuk dipinang. Nabi Muhammad Saw bersabda, “tidak dinikahi gadis itu kecuali dengan persetujuannya. Dan persetujuannya adalah diam”. Artinya, setting Siti Nurbaya (di mana kaum perempuan tidak diberdayakan) benar-benar menjadi lembaga alami yang menyediakan kemurnian jiwa semua insan untuk keridhaan Illahi, dunia dan akhirat.

Namun itu dulu, jamannya Siti Nurbaya, jamannya ketika seluruh perempuan diam di dalam rumah, dan tidak keluar rumah untuk pemberdayaan. Dengan tidak keluar rumah, dengan dipingit di dalam rumah, menjadikan (anak-anak) perempuan terjauh dari terpapar pria-pria asing di tengah kota, yang mana hal demikian membuat kaum perempuan semakin kukuh dengan rasa malu dan segan kepada pria mana saja. Maka jadilah anak-anak perempuan itu sebagai insan yang berhati jernih dan bening, suci dan fitri.

Kemudian, bukankah akhirnya pemberdayaan perempuan bangkit di kampung-kampung yang diberi nama gerakan Emansipasi Wanita (EW), yang diusung oleh manusia-manusia kafir nan durjana pelayan bangsa dajjal? Dengan gerakan Emansipasi Wanita, anak-anak perempuan yang awalnya selalu diam di rumah sehingga terjauh dari terpapar pria asing di tengah kota, berubah menjadi perempuan-perempuan yang selalu keluar rumah, sehingga otomatis terpapar pria-pria asing di tengah kota. Tidak pelak, lama kelamaan menjadi bangkitlah di dalam jiwa dan hati anak-anak perempuan ini, rasa suka dan birahi kepada pria-pria tersebut, seiring menghilangnya rasa malu dan segan terhadap mereka, sebagai akibat dari seringnya terpapar dan berjumpa mereka setiap hari. Dimulailah fenomena pacaran yang merebak di kampung-kampung. Setelah pacaran, maka pecahlah tragedi zina (massal), hamil di luar nikah, aborsi, kondomisasi, bangkai-bangkai bayi di tempat sampah, kawin lari, dsb (untuk lebih jauh mengenai hal ini, silahkan baca “Mendengar Isak Tangis Mempelai Perempuan Di Pelaminan“).

Dengan latar belakang psikologi yang diberdayakan, maka perempuan-perempuan sophis ini mulai membuat aturan mereka sendiri, yaitu,

  • Bahwa mereka tidak akan bersedia dinikahi kecuali kepada pria yang mereka cintai (terlebih dahulu). Dan ini berarti pacaran, dan ini berarti setiap perempuan menuntut untuk berpacaran terlebih dahulu sebelum nikah. Sama diketahui bahwa pacaran adalah gerbang luas untuk terjadinya zina dan hubungan bebas, dan seluruh turunannya.
  • Bahwa mereka akan spontan menolak untuk dinikahi ala jaman Siti Nurbaya, ketika mereka dinikahkan kepada pria asing yang datang meminang. Di dalam fikiran mereka, menikah menurut sistem Siti Nurbaya, adalah pernikahan yang tidak didasari rasa saling cinta. Di dalam fantasi mereka, menikah tanpa didasari saling cinta, adalah pernikahan yang mustahil, dan pernikahan yang keji, sesat dan tidak adil. Sama diketahui, bahwa agama tidak mengajarkan apa yang difantasikan kaum perempuan sophis ini, karena agama hanya mengajarkan bahwa nikah yang sah dan diridhai adalah nikah yang lengkap syarat dan rukunnya. Namun, perempuan yang diberda-yakan, perempuan sophis, karena mereka dilembagakan keluar rumah setiap hari, sehingga terpapar pria asing di tengah kota yang mengakibatkan terbitnya birahi mereka kepada pria-pria itu, langsung saja membuat DUA HUKUM BARU sesuka selera perut mereka, yang jelas-jelas menentang ajaran Illahi, dan jelas-jelas tidak ada dasarnya di dalam agama Illahi, yaitu bahwa @nikah harus melalui tahap pacaran terlebih dahulu, supaya ada saling cinta; dan hukum kedua adalah @skema nikah ala Siti Nurbaya ditolak, karena nikah tersebut tidak berdasarkan saling cinta.
  • Mereka-lah yang memilih suami, bukan ayah mau pun keluarga besar. Dan mereka-lah yang menentukan kriteria suami. Kendati sang ayah mengajukan calon suami yang benar-benar qualified, tetap mereka-lah (para perempuan yang diberdayakan) yang menentukan layak tidak-nya seorang pria untuk mereka nikahkan. Mereka-lah (para perempuan yang diberdayakan) yang menentukan pria mana yang akan menjadi suami mereka, kendati pria tersebut tidak mempunyai kualifikasi yang sewajarnya. Melalui pacaran, mereka menegaskan bahwa pria pilihan mereka (yaitu yang mereka pacari) adalah yang terbaik (dan pria pilihan orang-tua bukanlah yang terbaik). Intinya, cinta yang bangkit antara mereka dengan pria pilihan, yang bangkit di dalam frame pacaran, adalah segala-galanya. Mereka ‘mengajarkan’ bahwa tugas orang-tua tinggal memberi restu saja untuk menikahkan mereka. Dan kalau orang-tua tidak memberi restu atau tidak menyetujui calon suami pilihan mereka, maka itulah saatnya mereka mengklaim telah terjadi usaha kawin paksa, atau orang-tua yang memaksakan kehendaknya kepada putri-putri mereka. Bagi mereka pacaran adalah sakral, dan orang-tua harus mengakui kesakralan tersebut. Dan pria mana pun yang mereka pilih, yang mereka pacari, harus dianggap otomatis sudah layak, sudah qualified, dan tidak boleh ditolak. Jadi, perempuan (yang diberdayakan)-lah yang kini memegang otoritas di dalam hal memilih jodoh, bukan lagi para orang-tua: orang-tua sudah tidak mempunyai otoritas lagi untuk memilihkan jodoh dan menantu laki-laki, orang-tua tinggal memberi restu saja (walau pun dengan mata sambil terpejam), dan jangan (lagi) mengatur-atur kehidupan sang anak perempuan.

Dari gabungan pemikiran ketiga point di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat semula, hukum untuk menentukan kriteria jodoh dan menantu berada di tangan ayah dan keluarga besar. Namun itu dulu ketika kaum perempuan tidak diberdayakan dengan bentuk keluar rumah secara permanen untuk @menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan juga untuk @bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan. Dengan tidak diberdayakan, maka mereka tetap tinggal di rumah; dan dengan tetap tinggal di rumah, maka terjauhlah mereka dari terpapar pria asing di tengah kota. Dan dengan demikian, maka kukuhlah mereka dengan rasa malu dan segan kepada pria asing mana saja. Efeknya, mereka terjauh dari fenomena pacaran –dikarenakan menggelegarnya rasa malu dan segan di dalam psikologi mereka kepada semua pria asing. Dan pada akhirnya, ketika datang pria baik-baik yang meminang mereka dan pinangan mereka diteri-ma baik sang ayah, maka mereka para perempuan tersebut hanya terdiam dan tertunduk malu di depan ayah-bunda, dan itulah tanda bahwa perni-kahan akan segera terjadi. Satu moral atas satu keluarga dan satu kampung, terselamatkan, karena anak perempuan tersebut selalu tinggal di rumah-nya sepanjang waktunya.

Namun pada jaman ketika Emansipasi Wanita bangkit (dan menyesatkan umat manusia), ketika kaum perempuan dilembagakan untuk keluar rumah, sehingga terpapar pria asing di tengah kota, dan bangkitlah birahi kepada pria-pria tersebut, yang berujung pada fenomena pacaran dan seluruh turunannya, hak dan wewenang para orang-tua untuk memilih dan menentukan jodoh -dirampas dan digulingkan oleh anak-anak perempuan. Pacaran yang merupakan aspirasi dan fatwa kaum perempuan sophis, menjadi hukum yang harus diterima para orang-tua, bahwa orang-tua sudah tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk memilihkan suami, melainkan wewenang tersebut sudah digulingkan dan kini berada di tangan anak-anak perempuan yang diberdayakan, melalui apa yang disebut pacaran. Orang-tua yang melahirkan anak-anak perempuan, yang membe-sarkan anak-anak perempuan, yang merawat, menjaga, melindungi dan mendidik anak-anak perempuan, tiba-tiba DIHUKUMKAN TIDAK LAGI MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG untuk menentukan anak-anak perempuan tersebut akan dinikahkan dengan laki-laki yang mana.

Ajaib, begitu anak-anak perempuan diberdayakan (melalui pendidikan dan bekerja mencari uang), maka tiba-tiba mereka membuat peraturan yang harus ditaati orang-tua, yaitu bahwa penentuan jodoh mereka ada di tangan mereka sendiri, bukan lagi di tangan para orang-tua. Begitu anak-anak perempuan diberdayakan, tiba-tiba mereka jadi mengatur bahwa orang-tua tidak boleh ikut campur di dalam memilih suami. Bukankah ini yang dinamakan pembangkangan dan pendurhakaan kepada orang-tua?

Ajaib, ketika anak-anak perempuan kukuh tinggal di rumah dan tidak diberdayakan, (hal itu membuat) semua mereka patuh kepada titah orang-tua saat dipilihkan jodoh untuk mereka. Namun ketika mereka diberda-yakan dan keluar rumah setiap hari untuk pemberdayaan, mereka-lah (anak-anak perempuan tersebut) kini yang mengajarkan orang-tua, bahwa jodoh mereka adalah urusan mereka, bukan urusan orang-tua. Dan itulah yang disebut pacaran, suatu fenomena sosial yang sarat dengan gelagat kemesuman dan kebejatan, karena di dalamnya terdapat potensi zina, khalwat, freesex, kondomisasi, hamil di luar nikah, dst.

Dengan demikian, Emansipasi Wanita (EW) yang berbasis perempuan keluar rumah untuk pemberdayaan, dan sehingga kaum perempuan terpapar secara intens kepada pria-pria asing tengah kota yang berakibat hilangnya rasa malu mereka kepada pria asing dan diganti dengan bangkitnya birahi atas pria-pria tersebut, telah men-trigger satu fakta atas kaum perempuan,

  • Konsep penjodohan ala Siti Nurbaya digulingkan oleh kaum perempuan yang diberdayakan ini.
  • Kebalikannya, perempuan menuntut skema pacaran untuk menentukan jodoh pernikahan, dan pacaran itu sendiri merupakan imbas dari perempuan keluar rumah yang berakibat terpaparnya mereka secara liar kepada pria asing di tengah kota, sehingga hilang-lah rasa malu dan segan mereka kepada pria-pria asing, dan digan-tikan dengan bangkitnya rasa suka dan birahi kepada pria-pria tersebut.
  • Orangtua sudah tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan siapa jodoh mereka kelak.
  • Perempuan-perempuan yang diberdayakan ini mengajarkan dan mengatur orangtua, bahwa tugas orangtua hanyalah melahirkan, membesarkan, menjaga dan menyekolahkan anak-anak, dan lalu orangtua tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa suami bagi anak-anak perempuan, karena wewenang tersebut berada di tangan mereka sendiri, yaitu perempuan yang diberdayakan ini. Yang semula wewenang untuk menentukan jodoh berada di tangan para ayah dan keluarga besar, diambil alih oleh anak-anak perempuan ini. Itu semua hanya karena anak-anak perempuan ini diberdayakan, dan diberi akses keluar rumah secara permanen, sehingga terpapar secara liar kepada pria-pria asing di tengah kota.

Pada level ini tampaklah hukum menurut seenak perutnya perempuan, yang berbasis Emansipasi Wanita. Dengan perempuan keluar rumah untuk pemberdayaan, maka tiba-tiba hukum jadi berkiblat kepada apa yang enak menurut perempuan, tidak lagi berkiblat kepada agama dan moralitas.

  • Semula hukum yang berdasarkan agama dan moralitas mengatur, bahwa pacaran adalah keji dan sesat, karena hukum alam, fakta dan logika efek domino memang membuktikan demikian. Namun ketika perempuan keluar rumah secara intens, tiba-tiba saja pacaran menjadi sahih, itu semua karena pacaran adalah sesuatu yang nyaman bagi perempuan.
  • Semula hukum yang berbasis agama dan moralitas mengatur, bahwa urusan menentukan jodoh berada di tangan para ayah dan keluarga besar, sementara anak perempuan yang senantiasa diam di rumah hanya tertunduk dan taat kepada kehendak orangtua saat dijodohkan. Namun ketika perempuan diberdayakan dengan terus keluar rumah, tiba-tiba saja urusan menentukan jodoh atau suami adalah urusan anak perempuan sendiri, orangtua tidak boleh ikut campur. Jadi, hak dan wewenang orangtua untuk menentukan jodoh, digulingkan oleh anak-anak perempuan yang diberdayakan ini.
  • Semula, hukum yang berbasis agama dan moralitas mengatur, bahwa anak-anak perempuan dinikahi melalui skema Siti Nurbaya, di mana pemuda yang baik-baik datang kepada orangtua si anak perempuan untuk meminangnya, kemudian ayah dan keluarga besarnya akan menilai apakah pemuda ini layak untuk dijodohkan, dan pada akhirnya si anak perempuan akan dipanggil untuk ditanya apakah bersedia dipinang oleh pemuda baik hati tersebut. Si perempuan akan tertunduk, taat dan terdiam. Diamnya akan dianggap sebagai persetujuannya untuk dinikah. Namun, dengan anak-anak perem-puan diberdayakan, skema Siti Nurbaya digulingkan sedemikian rupa, dan diganti dengan skema pacaran yang jelas-jelas keji dan mesum.

Publik jadi berfikir, bahwa pacaran adalah sahih. Itu semua karena pacaran adalah aspirasi kaum perempuan. Publik berfikir, bahwa orangtua tidak boleh menentukan dan memaksakan jodoh kepada anak-anak perempuan, dan jangan mengatur-atur dengan siapa anak perempuan dinikahkan, karena hal tersebut adalah urusan anak-anak perempuan sendiri. Itu semua adalah aspirasi perempuan, dan aspirasi itulah yang menjadi kiblat seluruh publik. Publik berfikir, bahwa skema pernikahan ala Siti Nurbaya merupakan kekejian, karena pernikahan yang dihasilkannya merupakan pernikahan yang tidak didasarkan saling cinta. Harus diketahui, bahwa aspirasi dan judgment ini berasal dari kaum perempuan yang diberdayakan. Maka aspirasi inilah yang menjadi kiblat seluruh publik, dan serta-merta publik menvonis bahwa menikah melalui skema Siti Nurbaya merupakan kesesatan dan kekejian, entah berdasarkan apa!!

Emansipasi Wanita yang mentradisikan perempuan keluar rumah setiap hari untuk pemberdayaan (pendidikan setinggi-tingginya, dan bekerja untuk mendapatkan gaji, karir dan jabatan), telah membangkitkan jeritan Iblis di tengah umat, yang wujudnya adalah merebaknya fenomena pacaran lengkap dengan seluruh turunannya, yang keji dan bejat, dan dikudetanya wewenang orang-tua untuk memilihkan jodoh bagi anak-anak perempuan melalui skema peminangan Siti Nurbaya. Kedua hal ini jelas merupakan bentuk dekadensi moral, kebangkrutan moral yang menjijikkan, dan sekaligus merupakan awal dari turunnya murka Illahi atas kampung umat. Umat Illahi sejak awal tidak pernah meridhai dan mengajarkan bahwa adalah sahih bagi anak-anak perempuan untuk berpacaran, apalagi sampai berakhir pada tindak zina dengan seluruh turunannya. Umat Illahi sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kelak anak-anak perempuan mereka akan bebas keluar rumah sepanjang waktu untuk bertemu laki-laki di tengah kota, kemudian menentang orang-tua saat akan dipilihkan jodoh untuk menjadi suami-suami mereka.

Nyatanya bencana umat telah mewabah di mana-mana, zina massal telah menjadi lumrah, pacaran telah menjadi aksioma, freesex telah menjadi budaya, aborsi telah menjadi wajar, bangkai bayi di tempat sampah telah menjadi berita sehari-hari …. itu semua berawal dari Emansipasi Wanita, suatu gaya yang mentradisikan perempuan bebas keluar rumah untuk sekolah dan bekerja. Kalau sejak awal umat Illahi bertitah bahwa Emansipasi Wanita adalah keji dan bertentangan dengan hukum alam, Islam dan fitrah, maka itu berarti Emansipasi Wanita harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Emansipasi Wanita-lah penyebab seluruh kekacauan tersebut, dan Emansipasi Wanita yang membuat publik jadi berkiblat kepada hukum seenak perutnya perempuan. Maka satu-satunya solusi adalah tumpaslah Emansipasi Wanita, supaya publik tetap berkiblat kepada hukum Allah, yaitu Alquran dan Alhadis. Itulah kehendak Allah Swt. Itulah Islam.

Wallahu a’lam bishawab.

Berikut, Seenak Perutnya Perempuan: Implikasi Hamil Di Luar Nikah.

Kembali Ke Artikel Utama.

Seenak Perutnya Perempuan: Implikasi Hamil Di Luar Nikah

595810_620

Manusia adalah umat yang beradab, di mana kehidupan mereka pasti membutuhkan hukum untuk mengatur tata-perilaku di antara mereka. Mereka membutuhkan hukum, kemudian mereka membuat hukum tersebut, dan pada akhirnya mereka jugalah yang mentaati hukum tersebut. Namun umat manusia juga tunduk kepada hukum yang dicipta-kan Illahi, di mana mereka yakin bahwa hukum Illahi merupakan hukum yang terbaik dan ter-adil.

Mungkin pada mulanya, terdapat masyarakat manusia yang hidup tanpa hukum. Monarki absolut misalnya. Mereka hidup tanpa hukum, karena yang mereka sebut hukum adalah Raja mereka sendiri, di mana sang Raja menerapkan peraturan dan hukuman sesuka hati Raja saja. Namun yang jelas, gaya hidup seperti itu mendatangkan ketidakpastian, dan hal tersebut membuat sang Raja semena-mena. Itu semua masyarakat manusia tidak mau. Latar belakang ini lah yang membuat manusia semakin membutuhkan hukum.

Secara universal, setiap hukum pasti mempunyai ciri bahwa hukum tersebut bersifat konsisten, dan kemudian adil. Bukan hukum namanya kalau tidak konsisten dan tidak adil, karena yang mengakibatkan tercetus-nya hukum adalah kebutuhan manusia akan konsistensi dan keadilan.

-o0o-

Kemudian di sisi lain, Islam dengan tegas melarang Emansipasi Wanita, karena gerakan ini hanya membawa malapetaka kepada umat Illahi pada segala lini. Baik Alquran, Alhadis, peri kehidupan Nabi Muhammad Saw, peri kehidupan para sahabat, petuah leluhur, hukum Alam, hukum fitrah, hukum logika dan kepantasan, dsb, tidak mempunyai satu kalimat pun untuk membenarkan gerakan Emansipasi Wanita, bahkan kebalikannya kesemua lembaga agung tersebut melarang perempuan (kelur rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan.

Kalaulah Emansipasi Wanita, atau dengan kata lain ‘perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan’ -tidak membahayakan umat dan kaum perempuan sendiri, maka pasti sudah sejak awal Islam dan Alqurannya mengajarkan Emansipasi Wanita, dan memberi sinyal yang jelas dan gamblang tentang keutamaan Emansipasi Wanita ini. Namun faktanya tidaklah demikian.

Intinya, selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah secara permanen untuk mencari ilmu dan juga bekerja. Dan karena alasan tersebut-lah maka Islam melarang umatnya untuk mengadopsi Emansipasi Wanita (keluar rumah untuk bekerja), dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan domestikalisasi perempuan, karena perempuan seutuhnya adalah mahluk domestik, mahluk rumahan.

“….. Selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah”, dan salah satu kekejian tersebut adalah munculnya fenomena di mana hukum jadi berkiblat kepada ‘seenak perutnya’ perempuan, kalau masyarakat mengadopsi Emansipasi Wanita.

Kehidupan umat manusia tentunya diatur oleh beberapa hukum, dan salah satu hukum tersebut adalah moralitas, Alquran dan Alhadis. Namun sungguh pun begitu, karena umat telah mengadopsi Emansipasi Wanita di mana perempuan diberi ijin untuk keluar rumah secara permanen, maka seluruh hukum tersebut menjadi kadaluwarsa, dan digantikan oleh ‘hukum perempuan’. Maksud dari hukum perempuan adalah, bahwa benar-salah segala sesuatu TIDAK lagi diatur oleh hukum dan undang-undang, MELAIN-KAN didasarkan pada kenyamanan dan kehendak kaum perempuan. Kalau sesuatu dinilai nyaman dan sesuai kehendak perempuan, maka suatu perkara tersebut dianggap benar, dan kebalikannya suatu perkara akan dikatakan salah kalau hal tersebut membuat perempuan tidak nyaman..

Artinya, dengan diadopsinya Emansipasi Wanita, maka lambat laun hukum dan Undang-undang tergeser oleh hukum perempuan, dan menganggap bahwa perempuan selalu benar dengan apa yang mereka fikirkan dan mereka inginkan: perempuan lah sekarang yang menjadi patokan dan dasar hukum. Nahas, hukum, agama dan syariah tergeser oleh hukum perempuan, karena masyarakat mulai melihat bahwa perempuan tidak pernah salah, bahwa perempuan adalah mahluk lemah, lembut, innocent, bahwa perempuan adalah ibu dari seluruh manusia, maka dari itu kaum perempuan selalu benar, di dalam harus selalu dibela. Dan predikat ‘tidak pernah salah’ di sini berarti bahwa perempuan adalah sumber hukum, perempuanlah yang menjadi dasar benar salah-nya segala sesuatu. Satu hal yang pasti, bahwa hukum perempuan ini SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL KONSISTENSI DAN KEADILAN …. padahal hukum yang sebenarnya hukum, seperti agama mau pun perundangan, pasti berdasarkan konsistensi dan keadilan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan01

-o0o-

Seenak Perutnya Perempuan: Implikasi hamil di luar nikah.  

Dengan perempuan keluar rumah secara permanen, baik untuk menuntut ilmu mau pun untuk bekerja mencari nafkah (karir dan jabatan), praktis kaum perempuan akan terpapar secara bebas dan luas kepada banyak pria asing di luar rumah. Dengan terpapar secara intens, maka proses kemistri berikutnya adalah muncul dan bangkitnya rasa suka kepada salah seorang pria tersebut, yang tidak jarang berujung pada hubungan asmara.

Apakah yang akan terjadi setelah merebaknya asmara? Angka statistik mengungkapkan, bahwa hubungan asmara yang mereka bina berujung pada hubungan intim, suatu hubungan seks, yang berarti terjadinya hubungan sex di luar nikah, alias berzina. Kemudian, kalau sudah terjadi hubungan seksual layakya suami istri, hal berikutnya adalah kehamilan; ya kehamilan di luar nikah, kehamilan hasil perzinahan. Setelah hamil, kemudian apa?

Sang perempuan akan mengambil salah satu sikap sebagai berikut,

  1. Menuntut sang pria untuk menikahinya secepat mungkin.
  2. Melakukan aborsi dengan cara apapun.
  3. Tidak menuntut nikah, namun hendak melahirkan bayi di desa terpencil.
  4. Tidak menuntut nikah, dan memilih menjadi single-parent.
  5. Tidak menuntut nikah, justru menikahi pria lain yang lebih ia cintai.
  6. Tidak menuntut nikah, kemudian hendak melahirkan bayinya, dan kemudian memberikan bayinya kepada orang lain.
  7. Lain-lain kemungkinan.

Perzinahan, seujung dunia mana pun tetaplah salah. Namun karena perzinahan tersebut ‘diinginkan’ sang perempuan (melalui dan karena pacaran), maka tiba-tiba saja TIDAK ada yang menyatakan bahwa perzina-han tersebut adalah keji dan fatal. Hal ini membuktikan, bahwa hukum kewarasan tidak lagi berfungsi, karena sekarang yang berfungsi adalah hukum perempuan: seenak perutnya perempuan: karena perzinahan tersebut ‘diinginkan’ si perempuan, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang keji dan terkutuk.

Huruf (a) …. “Menuntut sang pria untuk menikahinya secepat mungkin”. Pada babak ini, sang perempuan menuntut sang pria untuk menikahinya. Sebenarnya, apa yang harus terjadi atas perempuan ini (dan juga pria-nya) adalah, bahwa ia harus dihukum menurut hukum positif (termasuk juga hukum agama). Faktanya tidak ada satu pun individu yang menuntut hukuman tersebut diberlakukan, dan justru yang diberlakukan adalah perkataan sang perempuan, bahwa sang pria harus menikahinya.

Dan apakah yang akan terjadi kalau sang pria menolak menikahinya? Publik akan marah kepada pria tersebut, dan publik akan bersikap, yang intinya bahwa sang pria bukanlah pria jantan, karena tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri ….

Bukankah ini berarti sang pria harus menuruti kehendak si perempuan yang hamil tersebut (yaitu menikahinya)? Dan juga bukankah ini berarti publik membenarkan dan menuruti perempuan hamil tersebut? Ini adalah bukti, bahwa yang menjadi pedoman hukum sekarang adalah ‘seenak perutnya perempuan’, bukan hukum Tuhan mau pun hukum kewarasan. Hukum Tuhan berbunyi, “hukumlah dengan hina laki dan perempuan yang berzina”. Jelas hukum tersebut sudah dimatikan, dan digantikan dengan hukum seenak perutnya perempuan!

Tidak ada satu pun individu yang menvonis bahwa si perempuan telah berbuat dosa dan harus dihukum, tidak ada. Justru yang terjadi adalah publik menuruti tuntutan si perempuan, yaitu bahwa sang pria harus menikahinya. Dan sang pria pun harus tunduk pada tuntutan si perempuan, karena perempuan tersebut benar dengan tuntutannya. Dan kalau sang pria tidak ‘mematuhinya’, maka publik akan menghujatnya sebagai pria yang tidak jantan karena tidak berani bertanggungjawab atas perbuatan-nya sendiri (yaitu menghamili sang perempuan).

Babak ini membuktikan, bahwa kehidupan manusia sudah diatur oleh seenak perutnya perempuan, bukan hukum Tuhan mau pun hukum kewarasan lainnya. Dan itu semua berkat Emansipasi Wanita!

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan02

Huruf (b) ….. “melakukan aborsi dengan cara apapun”.

Aborsi adalah suatu hal yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Namun kemudian apakah kalimat tersebut akan diberlakukan secara konsisten oleh masyarakat?

Ketika terjadi zina yang mengakibatkan wanita hamil, masyarakat cende-rung membenarkan keinginan sang wanita untuk aborsi. Intinya, jika wanita tersebut menginginkan aborsi, maka publik tidak akan menghala-nginya. Publik akan bersikap, yang pada intinya adalah bahwa kandungan dan bayinya seutuhnya adalah urusan sang wanita, maka orang lain tidak akan ikut campur.

Inilah bukti betapa hukum Tuhan dan moralitas telah mati, dan digantikan dengan hukum seenak perutnya perempuan. Tidak ada satu pun orang yang mengutuk mau pun menegur sang perempuan bahwa ia telah berbuat salah karena telah berzina, dan telah salah karena ingin mengaborsi kandungannya.

Mengapa hukum ‘seenak perutnya perempuan’ ini dapat eksis dan memutuskan bahwa sang perempuan tidak bersalah dengan berzinanya dan keputusannya untuk aborsi? Dan mengapa juga tidak ada satu pun orang yang mengutuknya bersalah berdasarkan ajaran agama dan hukum lainnya? Jawabannya adalah mudah: karena keseluruhan hal tersebut terjadi dalam tatanan Emansipasi Wanita.

Huruf (c) …. Tidak menuntut nikah, namun hendak melahirkan sang bayi di desa terpencil.

Sang perempuan yang sudah hamil karena berzina, namun ia tidak menuntut dinikahi. Apakah hal ini adalah benar, atau justru salah? Pada bagian terdahulu yaitu huruf (a), sang wanita yang hamil karena zina, menuntut pria-nya untuk menikahinya, dan itu pun publik melihat bahwa tuntutan perempuan tersebut adalah benar, sehingga sang pria harus bersedia menikahinya.

Namun pada babak ini (c), sang perempuan tidak menuntut dinikahi. Dan luar biasa, pada babak ini sang perempuan lagi-lagi tetap benar dengan pendiriannya, yaitu tidak menuntut dinikahi. Hal ini membuktikan bahwa benar dan salahnya segala sesuatu itu harus menurut kehendak sang perempuan.

Jadi ringkasnya begini: kalau sang perempuan menuntut dinikahi, maka perempuan tersebut adalah benar dengan tuntutannya, dan sang pria harus menurut. Namun kebalikannya, kalau sang perempuan tidak menuntut dinikahi, lagi-lagi sang perempuan benar dengan pendiriannya, yaitu tidak menuntut dinikahi. Bukankah ini benar-benar membuktikan bahwa kehidupan ini bukan diatur oleh hukum Tuhan, melainkan oleh hukum seenak perutnya perempuan?

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan03

Lebih tajamnya lagi adalah, pada babak ini, sang perempuan tidak menuntut untuk dinikahi, namun sang pria ingin menikahinya karena tengah mengandung anaknya, namun kemudian sang perempuan menolak, maka tetap yang benar adalah sang perempuan, yaitu pernikahan tidak boleh terjadi, karena sang perempuan tidak menginginkan pernikahan. Bagaimana kalau ternyata sang pria memaksa nikah? Dapat dipastikan publik akan menekan dan menindak sang pria, karena dinilai memaksakan kehendaknya kepada sang perempuan.

Jelas dan terbukti sekali, bahwa hukum ‘seenak perutnya perempuan’ lah yang tengah diberlakukan, bukan hukum Tuhan mau pun hukum logika. Ringkasnya begini,

Terjadi perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Maka kemudian …..,

  • Karena perzinahan tersebut diinginkan sang perempuan, maka publik tidak mengutuk sang perempuan. Ini membuktikan, bahwa benar dan salahnya perzinahan menurut publik, adalah tergantung si perempuannya. Dan karena perempuannya menginginkan zinah tersebut, maka hal itu bukanlah dosa dan terkutuk. Padahal sebenarnya, zinah adalah terkutuk dan keji, terlepas apakah zinah tersebut diinginan sang perempuan. Namun sekarang hukum mana yang berlaku? Jawabannya adalah, hukum seenak perutnya perempuan!
  • Perempuan yang hamil tersebut menuntut sang pria-nya untuk menikahinya. Bagaimana opini publik? Ya, lagi-lagi publik melihat bahwa (tuntutan) perempuanlah yang benar, yaitu sang pria harus menikahinya. Kalau sang pria tidak bersedia menikahinya, maka pria tersebut-lah yang bersalah dan kurang ajar. Pria tersebut pasti ditindak dengan keras oleh publik, karena tidak mengindahkan tuntutan perempuan. Pada level ini terbukti, bahwa perempuan-lah yang benar, dan si laki-lakinya harus tunduk pada tuntutan sang perempuan. Padahal menurut agama dan moralitas, si perempuan harus dirajam dan dikutuk karena telah berzina. Namun apakah hukum agama dan moralitas diberlakukan atas kasus ini? Tidak. Yang diberlakukan adalah hukum seenak perutnya perempuan!!
  • Perempuan yang hamil tersebut tidak menuntut dinikahi pria-nya. Bagaimana tanggapan publik? Ya, kali ini perempuan tersebut tetap benar dengan pendiriannya, yang tidak menuntut di Publik malah mendukung pendirian sang perempuan untuk tidak menikah dengan pria yang adalah ayah dari janinnya. Artinya, lagi-lagi si perempuan benar, dan tidak ada satu pun individu yang menyatakan bahwa perempuan tersebut telah salah karena tidak menuntut dinikahi sang pria. Hukum mana yang berlaku? Hukum seenak perut perempuan!!
  • Kalau ternyata justru sang pria memaksa untuk menikahinya, bagaimana tanggapan publik? Ya, lagi-lagi tetap perempuan-lah yang benar, yaitu pernikahan tidak boleh terjadi, dan pria itulah yang salah, karena memaksa sang perempuan untuk menikahinya. Kembali terbukti, bahwa ukuran benar dan salah adalah mana yang enak menurut perut perempuan, bukan menurut agama dan syariahnya.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan04

Kesimpulannya adalah, Emansipasi Wanita memang benar-benar luar biasa! Kehidupan yang mengadopsi Emansipasi Wanita, adalah kehidupan yang mematikan ayat-ayat Illahi, yang mengubur moralitas hidup-hidup, dan kebalikannya memberlakukan hukum seenak perutnya perempuan.

Huruf (d) …. Tidak menuntut nikah, dan memilih menjadi single-parent

Pada babak ini, kisahnya berbeda, namun tetap dapat dibuktikan bahwa pada kisah ini perempuanlah yang selalu benar, padahal sebenarnya adalah salah dan harus dihukum menurut hukum agama dan moralitas.

Seorang perempuan hamil sebagai hasil perzinahannya. Pada point ini sebenarnya menurut agama ia bersalah, namun karena zinah ini diinginkan sang perempuan, maka karuan saja publik tidak ada yang menuduhnya berdosa. Kemudian apakah sampai di situ saja? Tidak.

Perempuan ini tidak menuntut dinikahi, namun ia memutuskan untuk melahirkan anaknya, dan kemudian menjadi single parent. Bagaimana tanggapan publik mengenai keputusan perempuan di dalam kasus ini? Tanggapannya adalah jelas, bahwa perempuan ini sama sekali tidak bersalah dengan keputusannya, yaitu tidak menuntut dinikahi, dan kemudian ingin menjadi single parent tanpa menjadi seorang istri. Jelas terbukti, apapun yang menjadi keinginan dan cara berfikir seorang perempuan, tetap hal tersebut adalah benar bagi publik, sehingga ini membuktikan bahwa hukum sudah berdasarkan perut perempuan. Dan itulah akibat dari Emansipasi Wanita.

Huruf (e) ….. Tidak menuntut sang pria menikahinya, justru menikahi pria lain yang lebih ia cintai.

Pada varian ini, perempuan lebih jauh lagi di dalam hal menikmati hidup sesuka hatinya, di mana ia berzina atas keinginannya sendiri, kemudian hamil dan melahirkan anaknya, namun sungguh pun begitu ia tidak menun-tut ayah sang bayi untuk menikahinya. Yang ia putuskan kemudian adalah ia menikahi pria lain yang ia cintai, kendati pria kedua ini faham bahwa sang perempuan membawa bayi hasil hubungannya dengan pria pertama.

Pria pertama, yang merupakan ayah dari bayi yang ia lahirkan, tentu ingin menikahinya, namun sang perempuan menolak. Kalau begini kondisinya, tentu saja sang pria pertama tidak dapat memaksa sang perempuan untuk menikah dengannya, sama sekali tidak bisa. Ini berarti, pria pertama harus melihat bahwa perempuan itu menikahi pria kedua yang lebih ia cintai.

Pada varian ini, apakah sang perempuan telah berbuat salah, sejak pertama ia berzina sehingga ia hamil, sampai ia memutuskan untuk meninggalkan pria yang menghamilinya, dan kemudian menikahi pria kedua yang lebih ia cintai? Jawabannya jelas: keputusan dan pendirian sang perempuan sudah pasti benar dan sahih. Publik tidak pernah mempersalahkan sang perempuan atas semua perbuatannya dan keputusannya. Publik melihat, bahwa perempuan berhak memutuskan dan menentukan jalan hidupnya sendiri …. Lebih tajam lagi adalah, publik akan mempersalahkan pria pertama kalau ia memaksakan kehendaknya untuk menikahi sang perem-puan. Jadi, pria pertama harus manut pada keinginan sang perempuan, yaitu tidak menuntutnya menikahinya, dan kemudian menikahi pria kedua yang lebih ia cintai.

Seharusnya lah, sejak pertama si perempuan harus dinyatakan bersalah karena telah berzina. Dan kemudian, si perempuan juga harus dinyatakan bersalah karena menolak dinikahi pria yang ayah dari kandungannya. Dan terakhir, si perempuan juga harus dinyatakan bersalah karena menikahi pria kedua. Namun begitu, fakta berbicara apa? Publik selalu membenarkan perempuan itu sejak kali pertama.

Itulah Emansipasi Wanita, dan itulah hukum seenak perutnya perempuan, yang disebabkan oleh Emansipasi Wanita.

Huruf (f) …. Tidak menuntut nikah, kemudian hendak melahirkan bayinya, dan kemudian memberikan bayinya kepada orang lain.

Varian dari kasus ini juga demikian, di mana seorang perempuan memilih untuk berzina, kemudian hamil, namun kemudian ia tidak menuntut sang pria untuk menikahinya. Setelah itu, ia memutuskan untuk melahirkan sang bayi di desa lain, lalu ia putuskan untuk memberikan bayi tersebut kepada orang lain. Bagaimana tanggapan publik untuk kisah ini??

Publik tidak akan menyatakan si perempuan berbuat salah, dan kebalikan-nya publik menilai bahwa hal tersebut adalah hak si perempuan, dan sepenuhnya adalah urusan si perempuan, publik tidak akan ikut campur. Seharusnya, menurut agama dan moralitas, si perempuan harus dinyatakan bersalah dan dihukum untuk kesalahannya. Dan kemudian, perempuan tersebut harus dikutuk karena telah membuang bayinya kepada orang lain. Namun itu adalah kata agama dan moralitas, yang tidak akan diberlakukan, karena yang diberlakukan adalah keinginan dan aspirasi si perempuan.

Perempuan tidak pernah bersalah untuk semua kesalahan yang mereka perbuat, dan angkat topi untuk Emansipasi Wanita; angkat topi untuk hukum seenak perutnya perempuan.

Berikut, Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan Status Hubungan Suami Istri Di Dalam Emansipasi Wanita.

Kembali Ke Artikel Utama.

Seenak Perutnya Perempuan: Pacaran Dan Pelecehan Seksual

wanita-karirrr_20141121_204809

Manusia adalah umat yang beradab, di mana kehidupan mereka pasti membutuhkan hukum untuk mengatur tata-perilaku di antara mereka. Mereka membutuhkan hukum, kemudian mereka membuat hukum tersebut, dan pada akhirnya mereka jugalah yang mentaati hukum tersebut. Namun umat manusia juga tunduk kepada hukum yang dicipta-kan Illahi, di mana mereka yakin bahwa hukum Illahi merupakan hukum yang terbaik dan ter-adil.

Mungkin pada mulanya, terdapat masyarakat manusia yang hidup tanpa hukum. Monarki absolut misalnya. Mereka hidup tanpa hukum, karena yang mereka sebut hukum adalah Raja mereka sendiri, di mana sang Raja menerapkan peraturan dan hukuman sesuka hati Raja saja. Namun yang jelas, gaya hidup seperti itu mendatangkan ketidakpastian, dan hal tersebut membuat sang Raja semena-mena. Itu semua masyarakat manusia tidak mau. Latar belakang ini lah yang membuat manusia semakin membutuhkan hukum.

Secara universal, setiap hukum pasti mempunyai ciri bahwa hukum tersebut bersifat konsisten, dan kemudian adil. Bukan hukum namanya kalau tidak konsisten dan tidak adil, karena yang mengakibatkan tercetus-nya hukum adalah kebutuhan manusia akan konsistensi dan keadilan.

-o0o-

Kemudian di sisi lain, Islam dengan tegas melarang Emansipasi Wanita, karena gerakan ini hanya membawa malapetaka kepada umat Illahi pada segala lini. Baik Alquran, Alhadis, peri kehidupan Nabi Muhammad Saw, peri kehidupan para sahabat, petuah leluhur, hukum Alam, hukum fitrah, hukum logika dan kepantasan, dsb, tidak mempunyai satu kalimat pun untuk membenarkan gerakan Emansipasi Wanita, bahkan kebalikannya kesemua lembaga agung tersebut melarang perempuan (kelur rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan.

Kalaulah Emansipasi Wanita, atau dengan kata lain ‘perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan’ -tidak membahayakan umat dan kaum perempuan sendiri, maka pasti sudah sejak awal Islam dan Alqurannya mengajarkan Emansipasi Wanita, dan memberi sinyal yang jelas dan gamblang tentang keutamaan Emansipasi Wanita ini. Namun faktanya tidaklah demikian.

Intinya, selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah secara permanen untuk mencari ilmu dan juga bekerja. Dan karena alasan tersebut-lah maka Islam melarang umatnya untuk mengadopsi Emansipasi Wanita (keluar rumah untuk bekerja), dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan domestikalisasi perempuan, karena perempuan seutuhnya adalah mahluk domestik, mahluk rumahan.

“….. Selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah”, dan salah satu kekejian tersebut adalah munculnya fenomena di mana hukum jadi berkiblat kepada ‘seenak perutnya’ perempuan, kalau masyarakat mengadopsi Emansipasi Wanita.

Kehidupan umat manusia tentunya diatur oleh beberapa hukum, dan salah satu hukum tersebut adalah moralitas, Alquran dan Alhadis. Namun sungguh pun begitu, karena umat telah mengadopsi Emansipasi Wanita di mana perempuan diberi ijin untuk keluar rumah secara permanen, maka seluruh hukum tersebut menjadi kadaluwarsa, dan digantikan oleh ‘hukum perempuan’. Maksud dari hukum perempuan adalah, bahwa benar-salah segala sesuatu TIDAK lagi diatur oleh hukum dan undang-undang, MELAIN-KAN didasarkan pada kenyamanan dan kehendak kaum perempuan. Kalau sesuatu dinilai nyaman dan sesuai kehendak perempuan, maka suatu perkara tersebut dianggap benar, dan kebalikannya suatu perkara akan dikatakan salah kalau hal tersebut membuat perempuan tidak nyaman..

Artinya, dengan diadopsinya Emansipasi Wanita, maka lambat laun hukum dan Undang-undang tergeser oleh hukum perempuan, dan menganggap bahwa perempuan selalu benar dengan apa yang mereka fikirkan dan mereka inginkan: perempuan lah sekarang yang menjadi patokan dan dasar hukum. Nahas, hukum, agama dan syariah tergeser oleh hukum perempuan, karena masyarakat mulai melihat bahwa perempuan tidak pernah salah, bahwa perempuan adalah mahluk lemah, lembut, innocent, bahwa perempuan adalah ibu dari seluruh manusia, maka dari itu kaum perempuan selalu benar, di dalam harus selalu dibela. Dan predikat ‘tidak pernah salah’ di sini berarti bahwa perempuan adalah sumber hukum, perempuanlah yang menjadi dasar benar salah-nya segala sesuatu. Satu hal yang pasti, bahwa hukum perempuan ini SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL KONSISTENSI DAN KEADILAN …. padahal hukum yang sebenarnya hukum, seperti agama mau pun perundangan, pasti berdasarkan konsistensi dan keadilan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan01

-o0o-

Seenak Perutnya Perempuan: Pacaran dan pelecehan seksual.

Tidak berbeda dengan pembahasan pemerkosaan, benar salahnya pelece-han seksual juga berdasar pada mana yang enak menurut perut perempuan, bukan berdasar agama dan moralitas. Padahal sebenarnya, benar dan salahnya pelecehan seksual seharusnya hanya berdasar agama dan moral. Namun karena publik telah diperdaya Emansipasi Wanita yang membuat kebenaran jadi berkiblat kepada (seenak perut) perempuan, maka akhirnya rujukan agama dan moralitas dipendam jauh- jauh ke dalam tanah.

Sepasang anak manusia tampak berpacaran di sebuah taman, tati dan toto; mereka duduk berduaan menikmati bunga-bungaan beraneka warna. Mereka saling berpelukan, saling menjamah, saling membelai, saling berciuman, bahkan saling menyentuh bagian-bagian tubuh yang sangat pribadi.

Mengapa si tati tidak marah dan tidak sakit hati ketika bagian-bagian tubuhnya dijamah dan disentuh toto? Jawabannya hanya satu: karena tati mencintai dan menyukai toto, sehingga tati ridha jika tubuhnya dijamah dan disentuh toto. Padahal sebenarnya menurut agama, saling sentuh dan saling jamah adalah terlarang, dan merupakan dosa besar. Dan kemudian, bagaimana tanggapan publik atas kasus pacaran yang diwarnai saling jamah dan saling sentuh ini? Jawabannya juga hanya satu: publik mendukung dan merestui hubungan mereka berdua yang sudah seberani saling sentuh dan saling jamah ……… Publik mendukung dan merestui hubungan nan jadah tersebut, karena publik melihat bahwa si tati rela dan sudi disentuh dan dijamah toto, bahkan menyukai sentuhan dan jamahan toto, karena memang itulah yang tati dambakan, atas nama asmara birahi.

Singkat kata, hanya karena tati mendambakan dan rela disentuh dan dijamah toto pacarnya, maka spontan publik membiarkan dan mendukung hubungan jadah tersebut. Dengan kata lain, publik mendukung toto untuk selalu menjamah dan menyentuh tati. Padahal sebenarnya menurut agama, hubungan saling jamah adalah keji, terlarang dan dosa besar. Namun apakah publik setia dan taat kepada agama? Apakah publik selalu berpaling kepada agama untuk menentukan benar salah segala sesuatu? Jelaslah tidak. Publik hanya berpaling kepada apa yang enak menurut perut perempuan, dalam hal ini, tati. Itulah Emansipasi Wanita.

Namun di lain tempat, tati mengamuk angkara murka, karena ia telah dilecehkan secara seksual oleh seorang pria, dodo. Dodo dilaporkan telah menyentuh tubuh tati dengan penuh niat, dan spontan tati mengamuk tidak terima lantaran tubuhnya disentuh dan dijamah oleh dodo.

Mengapa tati mengamuk lantaran tubuhnya dijamah dodo? Jawaban-nya jelas, karena tati tidak sudi dan tidak mencintai dodo. Karena tati tidak mencintai dodo, maka tati tidak sudi disentuh olehnya. Kemudian, bagaimana tanggapan publik atas kasus ini? Pendirian publik jelas, bahwa dodo si pelaku pelecehan seksual tersebut adalah salah dan harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu dikeyorok hingga babak belur. Dan mengapa publik begitu mengutuk dodo pelaku pelecehan seksual tersebut? Jawabannya jelas: karena tati tidak sudi dan tidak rela tubuhnya dijamah dodo. Jawaban yang mudah sekali tentunya.

Timbul pertanyaan. Bagaimana keadaannya kalau tati sudi dan rela jika tubuhnya dijamah dan disentuh dodo? Keadaannya jadi terbalik. Si tati tidak mengamuk, dan ujungnya publik pun juga tidak mengutuk dodo. Itu semua hanya karena tati rela dan sudi tubuhnya dijamah oleh dodo. Jadi, hanya karena si perempuan tidak sudi dan tidak rela tubuhnya dijamah oleh si pria, maka praktis publik mengutuk si pria nya. Dan kebalikannya, karena si wanita sudi dan rela dijamah-jamah seorang pria, maka praktis publik tidak akan mengutuk si pria. Luar biasa hukum seenak perut perempuan ini, yang jelas berlatar belakang Emansipasi Wanita.

Statistik menyajikan data banyaknya angka zinah di tengah masyarakat, sekaligus betapa banyaknya para gadis yang kehilangan kesuciannya pada masa pranikah, dikarenakan mereka larut di dalam gaya hidup yang begitu permisif. Belum termasuk maraknya pasangan kumpulkebo yang mengge-jala di kota-kota besar. Dan lagi, sebenarnya zinah di sini bukan saja zinah yang berarti coitus, melainkan juga termasuk hubungan saling sentuh dan saling jamah pada masa pacaran maupun masa pranikah. Pun tidak sedikit artikel yang mengetengahkan laris manisnya kondom di pasaran, yang berarti frekswensi dan prevalensi coitus di luar nikah begitu menggelegar di tengah masyarakat.

Namun adakah kaum perempuan yang berbuat coitus tersebut, seperti zinah, kumpulkebo, freesex, selingkuh, menjual kesucian-nya demi uang, dsb, diperkarakan aparat? Apakah kaum perempuan pendukung coitus illegal ini diburu aparat? Dan kemudian dihukum aparat seberat mungkin? Dan juga, apakah perempuan-perempuan yang rela dan sudi tubuhnya dijamah-jamah pacar-pacar pria itu, dikejar aparat sampai ke ujung dunia, kemudian ditangkap, dan kemudian diberi hukuman? Sama sekali tidak. Mengapa? Jawabannya adalah, karena aparat melihat bahwa semua coitus tersebut, dan semua penjamahan tubuh tersebut, benar-benar direlakan dan disudikan perempuan nya sendiri. Jadi, hanya karena kaum perempuan sudi kepada coitusnya, dan sudi dengan jamah-jamahnya, maka hubungan tersebut sama sekali tidak diperkarakan aparat, dan juga tidak dikutuk publik.

Kalau diilustrasikan, berapa jumlah coitus illegal di tengah masyarakat? Anggaplah jumlahnya mencapai 1000.000. Dan kemudian, berapa jumlah kaum perempuan yang rela tubuhnya dijamah dan disentuh pacar-pacar pria mereka pada masa pranikah? Anggaplah jumlahnya mencapai 2 juta kejadian. Dengan kata lain terdapat 3000.000 hubungan badan yang keji dan illegal karena dilakukan di luar nikah. Tapi apakah publik mengutuk hubungan keji yang jumlahnya 3000.000 tersebut? Dan apakah angka tersebut diperkarakan oleh aparat? Tidak. Itu semua karena hubungan keji tersebut DIINGINKAN pihak perempuannya. Atas keinginan perempuan lah hubungan keji tersebut terjadi, dan atas keinginan perempuan lah, maka hubungan tersebut tidak dikutuk publik, dan tidak diperkarakan aparat. Maka amanlah pria nya berbuat mesum sepanjang waktu, karena diinginkan pihak perempuannya….. Maka aman pulalah praktek zinah (dengan segala mereknya) dan praktek jamah dan saling sentuhnya …. tidak disentuh aparat hukum sedikit pun, tidak dikutuk publik sedikit pun.

Di lain pihak, ada perempuan yang diperkosa, dan juga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Intinya, perempuan-perempuan ini tidak sudi dan tidak rela dirinya diperkosa dan menjadi korban pelecehan seksual. Praktis, mereka meronta-ronta, angkara murka, mengamuk … sejurus kemudian mereka melapor ke aparat menuntut pelaku diseret ke penjara dan digebug habis-habisan hingga babak belur. Belum cukup, publik pun menunjukkan amarah dan kutukannya kepada pria-pria pelaku pemerkosaan dan pelaku pelecehan seksual atas perempuan.

Mengapa perempuan-perempuan ini mengamuk dan meronta-ronta? Karena mereka tidak mencintai dan tidak sudi kepada pria-pria pelakunya, yang memaksa bercoitus dengan mereka, atau menjamah-jamah tubuh mereka. Karena perempuan-perempuan ini tidak sudilah, maka publik angkara murka, dan kemudian diperkarakan oleh aparat.

Sebenarnya berapa jumlah kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual ini? Jawabannya, segelintir! Hanya segelintir kejadiannya di mana perempuan diperkosa dan dilecehkan. Namun jumlah yang segelintir tersebut, dikutuk habis-habisan oleh publik, dan diperkarakan aparat secara tegas. Sementara itu, zinah dan saling jamah pada masa pacaran, yang jumlahnya jutaan, SEDIKIT PUN tidak dikutuk publik dan tidak diperkarakan aparat.

Inilah yang menjadi inti pembahasan mengenai hukum seenak perut perempuan. Intinya, jutaan kasus zinah, jutaan kasus selingkuh, jutaan kasus kumpulkebo, dsb, ……. jutaan kasus saling jamah dengan pacar-pacar pria, karena semua itu diinginkan perempuannya, sama sekali tidak dikutuk dan diperkarakan. Sebaliknya, hanya segelintir kasus pemerkosaan dan pelecehan, dan karena semua itu tidak diinginkan perempuan nya, tetap dikutuk publik dan diperkarakan aparat. Singkat kata, gerakan Emansipasi Wanita telah menebar hawa racun kepada seluruh umat, sehingga umat meridhai zinah dan pacaran yang berbumbu saling jamah: atas nama Emansipasi Wanita, umat meridhai zinah dan pacaran.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan11

Itulah wabah yang disebabkan oleh alam Emansipasi Perempuan, yang hanya mencetuskan kesia-siaan dan kekejian bagi umat manusia. Tidak ada kata lain, penumpasan Emansipasi Wanita merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan moralitas dan iman seluruh umat.

Berikut, Seenak Perutnya Perempuan: Antara Pacaran Dan Dijodohkan.

Kembali Ke Artikel Utama

Hukum Seenak Perutnya Perempuan

index

Manusia adalah umat yang beradab, di mana kehidupan mereka pasti membutuhkan hukum untuk mengatur tata-perilaku di antara mereka. Mereka membutuhkan hukum, kemudian mereka membuat hukum tersebut, dan pada akhirnya mereka jugalah yang mentaati hukum tersebut. Namun umat manusia juga tunduk kepada hukum yang dicipta-kan Illahi, di mana mereka yakin bahwa hukum Illahi merupakan hukum yang terbaik dan ter-adil.

Mungkin pada mulanya, terdapat masyarakat manusia yang hidup tanpa hukum. Monarki absolut misalnya. Mereka hidup tanpa hukum, karena yang mereka sebut hukum adalah Raja mereka sendiri, di mana sang Raja menerapkan peraturan dan hukuman sesuka hati Raja saja. Namun yang jelas, gaya hidup seperti itu mendatangkan ketidakpastian, dan hal tersebut membuat sang Raja semena-mena. Itu semua masyarakat manusia tidak mau. Latar belakang ini lah yang membuat manusia semakin membutuhkan hukum.

Secara universal, setiap hukum pasti mempunyai ciri bahwa hukum tersebut bersifat konsisten, dan kemudian adil. Bukan hukum namanya kalau tidak konsisten dan tidak adil, karena yang mengakibatkan tercetus-nya hukum adalah kebutuhan manusia akan konsistensi dan keadilan.

-o0o-

Kemudian di sisi lain, Islam dengan tegas melarang Emansipasi Wanita, karena gerakan ini hanya membawa malapetaka kepada umat Illahi pada segala lini. Baik Alquran, Alhadis, peri kehidupan Nabi Muhammad Saw, peri kehidupan para sahabat, petuah leluhur, hukum Alam, hukum fitrah, hukum logika dan kepantasan, dsb, tidak mempunyai satu kalimat pun untuk membenarkan gerakan Emansipasi Wanita, bahkan kebalikannya kesemua lembaga agung tersebut melarang perempuan (kelur rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan.

Kalaulah Emansipasi Wanita, atau dengan kata lain ‘perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan’ -tidak membahayakan umat dan kaum perempuan sendiri, maka pasti sudah sejak awal Islam dan Alqurannya mengajarkan Emansipasi Wanita, dan memberi sinyal yang jelas dan gamblang tentang keutamaan Emansipasi Wanita ini. Namun faktanya tidaklah demikian.

Intinya, selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah secara permanen untuk mencari ilmu dan juga bekerja. Dan karena alasan tersebut-lah maka Islam melarang umatnya untuk mengadopsi Emansipasi Wanita (keluar rumah untuk bekerja), dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan domestikalisasi perempuan, karena perempuan seutuhnya adalah mahluk domestik, mahluk rumahan.

“….. Selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah”, dan salah satu kekejian tersebut adalah munculnya fenomena di mana hukum jadi berkiblat kepada ‘seenak perutnya’ perempuan, kalau masyarakat mengadopsi Emansipasi Wanita.

Kehidupan umat manusia tentunya diatur oleh beberapa hukum, dan salah satu hukum tersebut adalah moralitas, Alquran dan Alhadis. Namun sungguh pun begitu, karena umat telah mengadopsi Emansipasi Wanita di mana perempuan diberi ijin untuk keluar rumah secara permanen, maka seluruh hukum tersebut menjadi kadaluwarsa, dan digantikan oleh ‘hukum perempuan’. Maksud dari hukum perempuan adalah, bahwa benar-salah segala sesuatu TIDAK lagi diatur oleh hukum dan undang-undang, MELAIN-KAN didasarkan pada kenyamanan dan kehendak kaum perempuan. Kalau sesuatu dinilai nyaman dan sesuai kehendak perempuan, maka suatu perkara tersebut dianggap benar, dan kebalikannya suatu perkara akan dikatakan salah kalau hal tersebut membuat perempuan tidak nyaman..

Artinya, dengan diadopsinya Emansipasi Wanita, maka lambat laun hukum dan Undang-undang tergeser oleh hukum perempuan, dan menganggap bahwa perempuan selalu benar dengan apa yang mereka fikirkan dan mereka inginkan: perempuan lah sekarang yang menjadi patokan dan dasar hukum. Nahas, hukum, agama dan syariah tergeser oleh hukum perempuan, karena masyarakat mulai melihat bahwa perempuan tidak pernah salah, bahwa perempuan adalah mahluk lemah, lembut, innocent, bahwa perempuan adalah ibu dari seluruh manusia, maka dari itu kaum perempuan selalu benar, di dalam harus selalu dibela. Dan predikat ‘tidak pernah salah’ di sini berarti bahwa perempuan adalah sumber hukum, perempuanlah yang menjadi dasar benar salah-nya segala sesuatu. Satu hal yang pasti, bahwa hukum perempuan ini SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL KONSISTENSI DAN KEADILAN …. padahal hukum yang sebenarnya hukum, seperti agama mau pun perundangan, pasti berdasarkan konsistensi dan keadilan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan01

-o0o-

Hukum Seenak Perutnya Perempuan: Pemerkosaan.

Pemerkosaan adalah kosakata yang berarti, di mana seorang pria memaksakan hubungan seksual kepada seorang perempuan, tanpa pandang berapa pun umurnya. Dikatakan pemaksaan, berarti hubungan seksual tersebut TIDAK DIINGINKAN OLEH PEREMPUAN-nya. Seujung dunia mana pun pemerkosaan tidak dapat dibenarkan, karena kata ini berbasis pada kekerasan dan anti-perasaan, serta menindas kaum perempuan sebagai korban.

Ketika seorang perempuan diperkosa, ada kemungkinan ia akan melapor ke aparat. Sebagai tindak lanjut, aparat akan meringkus sang pelaku, untuk diseret ke muka hakim. Alkisah, sang pelaku berhasil diringkus, dan segera berurusan dengan aparat.

Kepada aparat, pemerkosa akan berdalih, bahwa hubungan intim yang terjadi antara dirinya dengan korban, seutuhnya atas dasar suka sama suka, yang artinya si korban sebenarnya menginginkan dan menikmati hubungan intim tersebut. Kalau aparat dapat diyakinkan dengan dalih sang pelaku (bahwa hubungan intim tersebut adalah atas dasar suka sama suka), maka besar kemungkinan sang pelaku akan terbebas dari segala tuduhan. Namun kalau aparat tidak dapat diyakinkan dengan dalih sang pelaku, maka sang pelaku akan dihukum atas tuduhan pemerkosaan. Ini artinya apa? Artinya adalah, kebenaran hanya berkiblat kepada keinginan sang perempuan, alias seenak perutnya perempuan.

Kalau perempuan TIDAK menginginkan hubungan intim tersebut, maka jatuhlah tuduhan pemerkosaan atas sang pelaku. Namun kebalikannya, kalau sang perempuan MENGINGINKAN dan bahkan menikmati hubungan intim tersebut dengan pelaku, maka artinya pelaku tidak dapat dijatuhi pasal apa pun, alias bebas murni, karena toh sama-sama menginginkan. Kalau dapat dibuktikan bahwa sang perempuan MENGINGINKAN (dan bahkan menikmati) hubungan intim tersebut dengan pelaku, maka akan diperkatakan bahwa hubungan intim tersebut adalah urusan antara mereka berdua, oleh karena itu aparat akan berfikir bahwa pelaku sama sekali tidak salah. Dosa tidak dibahas, perbuatan bejat tidak dibahas, karena yang mengemuka adalah terdapat seorang perempuan yang mencintai seorang pria, dan ingin memadu kasih dengannya, yaitu sang pelaku. Kalau sudah begitu, maka mengapa pria nya harus dipersalahkan?

Jadi, keberuntungan sang pelaku terletak pada apakah aparat dapat diyakinkan bahwa hubungan intim tersebut adalah murni atas dasar suka sama suka, atau tidak. Pelaku tahu benar bahwa semua kesalahan di dalam kehidupan ini hanya berdasar pada pendirian perempuan. Dan kalau perempuan menginginkan suatu hal, maka benarlah hal tersebut, walau pun sebenarnya secara agama adalah dosa dan bejat.

Antara pemerkosaan dan zinah, hanya dipisahkan satu garis tipis, dan garis tipis tersebut adalah kehendak si perempuan-nya. Kalau hubungan intim (khususnya di luar nikah) diinginkan dan merupakan kehendak perempuan-nya, maka hubungan tersebut dinamakan zinah, dan perbuatan tersebut bukanlah ranah dan tanggungjawab aparat untuk menanganinya. Kebalikannya, kalau suatu hubungan intim tidak diinginkan perempuan nya, maka hubungan tersebut dinamakan pemerkosaan, dan perbuatan tersebut merupakan ranah aparat untuk menanganinya. Jelas, hanya karena perempuan tidak menghendaki dan tidak menginginkan hubungan intim, maka pria di dalam hubungan intim tersebut akan diperkarakan.

Jadi, bukankah itu berarti bahwa perempuan lah yang menjadi tuan agung di atas bumi ini? Bukannya agama dan moralitas? Mana-mana hubungan intim yang diinginkan seorang perempuan, maka hubungan intim tersebut dinamakan zinah (atau juga kumpulkebo), dan zinah tersebut tidak akan diperkarakan aparat, pun juga tidak akan dikutuk publik yang berbasis Emansipasi Wanita. Dan ini artinya si pria akan bebas menikmati zinah ter-sebut, karena tidak akan diperkarakan aparat, juga tidak akan diperkara-kan publik. Namun mana-mana hubungan intim yang tidak diinginkan perempuan, maka hubungan intim tersebut dinamakan pemerkosaan, dan jelas akan DIPERKARAKAN aparat supaya laki-lakinya dieksekusi.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan10

Fenomena ini benar-benar membuktikan bahwa benar dan salah segala sesuatu seutuhnya berdasarkan seenak perutnya perempuan, lain tidak. Hukum agama dan moralitas sudah paripurna dilumpuhkan, dan kemudian datang lah hukum yang berdasar seenak perut perempuan. Ujung-ujungnya adalah, itu semua berkat gelagat Emansipasi Wanita yang beranak-pinak di kampung-kampung.

Berikutnya, Seenak Perutnya Perempuan: Pacaran Dan Pelecehan Seksual.

 

Seenak Perutnya Perempuan: Perempuan Bekerja Vs Perempuan Rumahan

 GenderDis3

Manusia adalah umat yang beradab, di mana kehidupan mereka pasti membutuhkan hukum untuk mengatur tata-perilaku di antara mereka. Mereka membutuhkan hukum, kemudian mereka membuat hukum tersebut, dan pada akhirnya mereka jugalah yang mentaati hukum tersebut. Namun umat manusia juga tunduk kepada hukum yang dicipta-kan Illahi, di mana mereka yakin bahwa hukum Illahi merupakan hukum yang terbaik dan ter-adil.

Mungkin pada mulanya, terdapat masyarakat manusia yang hidup tanpa hukum. Monarki absolut misalnya. Mereka hidup tanpa hukum, karena yang mereka sebut hukum adalah Raja mereka sendiri, di mana sang Raja menerapkan peraturan dan hukuman sesuka hati Raja saja. Namun yang jelas, gaya hidup seperti itu mendatangkan ketidakpastian, dan hal tersebut membuat sang Raja semena-mena. Itu semua masyarakat manusia tidak mau. Latar belakang ini lah yang membuat manusia semakin membutuhkan hukum.

Secara universal, setiap hukum pasti mempunyai ciri bahwa hukum tersebut bersifat konsisten, dan kemudian adil. Bukan hukum namanya kalau tidak konsisten dan tidak adil, karena yang mengakibatkan tercetus-nya hukum adalah kebutuhan manusia akan konsistensi dan keadilan.

-o0o-

Kemudian di sisi lain, Islam dengan tegas melarang Emansipasi Wanita, karena gerakan ini hanya membawa malapetaka kepada umat Illahi pada segala lini. Baik Alquran, Alhadis, peri kehidupan Nabi Muhammad Saw, peri kehidupan para sahabat, petuah leluhur, hukum Alam, hukum fitrah, hukum logika dan kepantasan, dsb, tidak mempunyai satu kalimat pun untuk membenarkan gerakan Emansipasi Wanita, bahkan kebalikannya kesemua lembaga agung tersebut melarang perempuan (kelur rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan.

Kalaulah Emansipasi Wanita, atau dengan kata lain ‘perempuan (keluar rumah untuk) bekerja mencari nafkah, karir dan jabatan’ -tidak membahayakan umat dan kaum perempuan sendiri, maka pasti sudah sejak awal Islam dan Alqurannya mengajarkan Emansipasi Wanita, dan memberi sinyal yang jelas dan gamblang tentang keutamaan Emansipasi Wanita ini. Namun faktanya tidaklah demikian.

Intinya, selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah secara permanen untuk mencari ilmu dan juga bekerja. Dan karena alasan tersebut-lah maka Islam melarang umatnya untuk mengadopsi Emansipasi Wanita (keluar rumah untuk bekerja), dan memerintahkan umatnya untuk menegakkan domestikalisasi perempuan, karena perempuan seutuhnya adalah mahluk domestik, mahluk rumahan.

“….. Selalu terdapat kekejian jika perempuan keluar rumah”, dan salah satu kekejian tersebut adalah munculnya fenomena di mana hukum jadi berkiblat kepada ‘seenak perutnya’ perempuan, kalau masyarakat mengadopsi Emansipasi Wanita.

Kehidupan umat manusia tentunya diatur oleh beberapa hukum, dan salah satu hukum tersebut adalah moralitas, Alquran dan Alhadis. Namun sungguh pun begitu, karena umat telah mengadopsi Emansipasi Wanita di mana perempuan diberi ijin untuk keluar rumah secara permanen, maka seluruh hukum tersebut menjadi kadaluwarsa, dan digantikan oleh ‘hukum perempuan’. Maksud dari hukum perempuan adalah, bahwa benar-salah segala sesuatu TIDAK lagi diatur oleh hukum dan undang-undang, MELAIN-KAN didasarkan pada kenyamanan dan kehendak kaum perempuan. Kalau sesuatu dinilai nyaman dan sesuai kehendak perempuan, maka suatu perkara tersebut dianggap benar, dan kebalikannya suatu perkara akan dikatakan salah kalau hal tersebut membuat perempuan tidak nyaman..

Artinya, dengan diadopsinya Emansipasi Wanita, maka lambat laun hukum dan Undang-undang tergeser oleh hukum perempuan, dan menganggap bahwa perempuan selalu benar dengan apa yang mereka fikirkan dan mereka inginkan: perempuan lah sekarang yang menjadi patokan dan dasar hukum. Nahas, hukum, agama dan syariah tergeser oleh hukum perempuan, karena masyarakat mulai melihat bahwa perempuan tidak pernah salah, bahwa perempuan adalah mahluk lemah, lembut, innocent, bahwa perempuan adalah ibu dari seluruh manusia, maka dari itu kaum perempuan selalu benar, di dalam harus selalu dibela. Dan predikat ‘tidak pernah salah’ di sini berarti bahwa perempuan adalah sumber hukum, perempuanlah yang menjadi dasar benar salah-nya segala sesuatu. Satu hal yang pasti, bahwa hukum perempuan ini SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL KONSISTENSI DAN KEADILAN …. padahal hukum yang sebenarnya hukum, seperti agama mau pun perundangan, pasti berdasarkan konsistensi dan keadilan.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan01

-o0o-

Seenak Perutnya Perempuan: Perempuan bekerja vs perempuan rumahan.

Emansipasi Wanita mengidealkan kaum perempuan untuk keluar rumah dan bekerja mencari uang, karir dan jabatan, sebagaimana halnya kaum pria. Dan bagaimanakah caranya kaum perempuan menggelar Emansipasi Wanita di tengah kehidupan ini?

Patut diingat terlebih dahulu, bahwa sebenarnya tidak ada alasan urgen bagi perempuan untuk bekerja. Fakta menunjukkan perempuan bekerja sebenarnya hanya untuk tujuan materialistisme, gagah-gagahan, dan kesenangan / kepuasan semata, BUKAN untuk mencari nafkah atau untuk menopang hidup. Banyak perempuan yang bekerja, padahal suami mereka kaya-raya, atau ayah mereka kayaraya, atau bahkan keluarga mereka kayaraya, yang mana itu berarti kaum perempuan tidak perlu bekerja. Namun mengapa mereka masih bersikeras untuk bekerja mencari uang, karir dan jabatan?

Di lain pihak, pangker (lapangan kerja) –amat dibutuhkan para lelaki, karena mereka adalah tulang punggung keluarga, sumber nafkah keluarga. Oleh karena itu harus dikatakan bahwa pangker harus diprioritaskan untuk kaum pria, karena bekerjanya mereka bukan untuk tujuan materialisme, atau sekedar kepuasan batin, atau untuk gagah-gagahan, namun memang untuk menafkahi keluarga mereka, bayi-bayi mereka, dsb.

Pada titik inilah, kaum perempuan merangsek menduduki dan merebut pangker, dan menunjukkan bahwa mereka tidak perduli bahwa sebenarnya pangker akan lebih bermanfaat kalau diberikan kepada kaum pria. Mereka adalah perempuan yang ayah atau suami atau keluarga mereka adalah kayaraya, sehingga mereka sebenarnya tidak seharusnya bekerja. Sekarang saatnya membahas bagaimana hukum jadi berkiblat pada kenyamanan perempuan, kalau perempuan berkiprah di dalam alam Emansipasi Wanita.

Kaum perempuan yang kayaraya, karena suami, ayah mau pun keluarga nya kayaraya, bekerja mencari uang, karir dan jabatan. Atas nama hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum pria, mereka keluar rumah untuk bekerja, dan mereka menilai salah kalau perempuan tetap tinggal di rumah. Di awal bulan, mereka bawa pulang gaji.

Sementara itu, di lain tempat, terdapat kaum perempuan yang kayaraya, namun toh mereka tidak bekerja: mereka memilih untuk menjadi Bunda rumahtangga, menjaga dan membesarkan anak di rumah. Secara berlawa-nan, juga terdapat kaum perempuan yang miskin dan melarat, karena lingkup mereka tidak mempunyai penghasilan yang besar. Namun toh mereka tidak bekerja, dan memilih untuk menjadi perempuan rumahan.

Jadinya, terdapat empat golongan,

  1. Perempuan dengan lingkup kayaraya, dan perempuan ini bekerja mencari uang dan karir.
  2. Perempuan dengan lingkup kayaraya, namun perempuan ini tidak bekerja, mereka setia menjadi perempuan rumahan sepanjang waktu.
  3. Perempuan dengan lingkup melarat, dan perempuan ini bekerja mencari uang, untuk membantu keuangan keluarga.
  4. Perempuan dengan lingkup melarat, namun perempuan ini tidak bekerja, mereka setia menjadi perempuan rumahan sepanjang waktu.

Berarti ada empat kasus pada empat latar berbeda. Dan atas keseluruhan kasus tersebut, bagaimana cara publik melihat posisi perempuannya? Apakah publik melihat ada satu kasus yang perempuan-nya dinilai salah sehingga harus dikecam? Dipastikan tidak. Publik melihat bahwa pada semua latar tersebut, apapun yang menjadi pilihan kaum perempuan, perempuan tetaplah benar, padahal antara satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan05

Varian 1.

Perempuan dengan lingkup kayaraya, mereka memilih bekerja untuk mencar uang, karir dan jabatan.

Pada varian ini, apakah publik mempersalahkan sang perempuan yang berkeras untuk bekerja, padahal lingkupnya kayaraya sehingga si perempuan sebenarnya tidak perlu bekerja cari uang dan sebaiknya diam di rumah saja? Tidak, publik tidak pernah mempersalahkan perempuan pada varian pertama ini, justru berkebalikan, publik mendukung aspirasi sang perempuan untuk bekerja: hak azasi manusia, kata mereka. Publik berkilah, bahwa perempuan harus diberi hak dan kesempatan untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria. Untuk itulah publik tidak mempersalahkan perempuan pada varian ini.

Padahal sebenarnya, publik harus mempersalahkan kaum perempuan yang bekerja pada varian ini, karena agama dan moralitas berpesan bahwa fitrah perempuan adalah di rumah, apalagi mereka berasal dari keluarga yang kayaraya, buat apalagi mereka bekerja? Namun apakah publik patuh kepada agama dan moralitas? Tidak, jawabannya: publik berkiblat kepada apa yang membuat perempuan senang dan nyaman, dan itulah yang benar, kata mereka.

Varian 2.

Perempuan dengan lingkup kayaraya, namun mereka TIDAK bekerja, dan memilih untuk menjadi Bunda Rumahtangga, alias perempuan rumahan.

Bagaimana tanggapan publik atas varian nomor 2 ini, di mana perempuan dari lingkup kayaraya tidak bekerja cari uang karena lebih memilih menjadi Bunda Rumahtangga? Sama seperti sebelumnya, publik tidak mempersalahkan perempuan pada pilihan nomor 2 ini. Publik menilai bahwa mencari nafkah adalah tugas para suami dan ayah, sementara perempuan dan para ibu membesarkan anak di rumah.

Varian 3.

Perempuan dengan lingkup miskin, dan mereka bekerja mencari uang, dengan alasan untuk membantu suami mencari nafkah keluarga.

Pada varian ini, kembali publik tidak mempersalahkan perempuan yang memilih untuk bekerja dengan alasan membantu suami dalam menafkahi keluarga. Justru publik memuji dan mendukung perempuan yang bekerja karena alasan nafkah yang diberikan suami masih kurang memadai.

Padahal sebenarnya, publik harus mempersalahkan perempuan yang bekerja pada varian ini, karena fitrah perempuan tetaplah harus di rumah, sementara nafkah suami yang tidak seberapa haruslah diterima dengan tawakal. Ketahuilah, uang dan materi tidak pernah ada cukupnya. Di lain tempat pada waktu bersamaan, banyak istri yang setia di rumah, padahal nafkah suami jauh dari mencukupi, namun keluarga mereka tetap survive. Itu semua karena mereka bersyukur, mereka tidak menuntut lebih.

Varian 4.

Perempuan dengan lingkup miskin, namun mereka TIDAK bekerja, melainkan memilih untuk menjadi Bunda Rumahtangga, alias perempuan rumahan.

Bagaimana publik melihat varian ini? Apakah publik akan mempersalahkan perempuan pada varian ini, karena tidak bekerja membantu suami mencari nafkah? Sama sekali tidak. Publik menilai bahwa tugas mencari nafkah berada di pihak suami, bukan di pihak istri, dan oleh karena itu suami harus bekerja lebih keras lagi supaya ekonomi keluarga menjadi terangkat.

Hukum Menurut Seenak Perut Perempuan06

Pada diagram di atas tampak jelas, adanya perbedaan pendapat antara ajaran agama dengan pendapat publik mengenai sepak terjang kaum perempuan di dalam bingkai Emansipasi Wanita. Pandangan agama mempunyai sudut pandang yang adil dan objektif, sedangkan pandangan publik justru ‘main pukul rata’ dan begitu subektif, di mana seluruh sepak terjang kaum perempuan selalu DINILAI BENAR DAN SAHIH oleh publik. Publik tidak pernah melihat kaum perempuan berbuat salah, apapun yang dilakukan perempuan, sedangkan agama dan moralitas melihat perempuan melakukan kesalahan berdasarkan perspektif tertentu, dan kebalikannya berbuat hal yang benar menurut perspektif yang sama.

Mengapa publik begitu menerapkan standard ganda terhadap kaum perempuan? Jawabannya mudah, yaitu karena umat mengadopsi Eman-sipasi Wanita, di mana hal tersebut membuat publik jadi berkiblat kepada hukum ‘seenak perutnya perempuan’. Artinya, publikalisasi perempuan lambat laun membuat publik (umat) terpesona pada perilaku perempuan, hal mana itu membuat publik jadi ber-psikologi bahwa perempuan selalu benar, dikarenakan perempuan adalah mahluk lemah, dan ibu dari segala manusia. Publik yang semula berkiblat kepadap hukum agama dan moralitas, beralih berkiblat kepada hukum ‘seenak perutnya perempuan’.

Emansipasi Wanita membuat publik lambat laun berkiblat kepada hukum seenak perutnya perempuan, bukan lagi kepada hukum agama dan moralitas.

Berikut, Penutup.

Kembali Ke Artikel Utama.